Month: September 2024

Jakarta (ANTARA) – SBN Ritel merupakan bagian dari instrumen utang negara yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dan sekaligus memberikan peluang investasi bagi masyarakat.

Sebagai instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah, SBN Ritel dianggap memiliki risiko rendah karena dijamin oleh negara. Dan dirancang untuk bisa diakses oleh individu dengan modal kecil, sehingga cocok bagi investor pemula.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara, SBN Ritel menawarkan cara yang aman dan terjangkau untuk berinvestasi. SBN Ritel memiliki dua kelompok yaitu SBN Ritel Tradable dan Non Tradable dengan produk yang sudah dibagi sesuai dengan prinsip konvensional dan syariah.

Terdapat berbagai SBN Ritel yang diperjual belikan oleh pemerintah dengan penawaran umum diantaranya Obligasi Negara Ritel (ORI), Saving Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR) dan Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)

Berikut penjelasan mengenai SBN Ritel, berdasarkan kelompok produk konvensional dan syariah.

SBN Ritel produk konvensional

1. Obligasi Negara Ritel (ORI)

Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang ditawarkan kepada investor individu dengan kupon yang dijamin oleh Undang-Undang. Kupon ini berupa tingkat bunga tetap yang disepakati pada saat pembelian dan berlaku hingga jatuh tempo.

Keuntungan dari investasi ORI termasuk kemampuan untuk memperdagangkan nya di pasar sekunder domestik, yang dapat memberikan potensi capital gain, yaitu keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli.

2. Saving Bond Ritel (SBR)

SBN Ritel ini, memiliki tingkat kupon tetap yang dibayar setiap bulan, dan biasanya memiliki jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan ORI. Kebanyakan dipergunakan masyarakat sebagai bahan investasi dengan cara yang aman dengan investasi yang menguntungkan dan dijamin oleh negara keseluruhannya untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan negara.

SBN Ritel produk Syariah

1. Sukuk Ritel (SR)

Sukuk Ritel adalah jenis investasi yang ditawarkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, di mana imbal hasilnya dihitung sesuai dengan harga pembelian setiap bulan dan pembayaran imbalan nya mengikuti prinsip syariah.

2. Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Tabungan ST adalah jenis sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai instrumen investasi syariah yang berbasis pada prinsip syariah. Sukuk ini dirancang khusus untuk masyarakat umum yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah.

Sukuk Tabungan ST memberikan keuntungan dalam bentuk imbal hasil yang tetap dan bersifat aman, serta dilindungi oleh pemerintah. Selain itu, sukuk ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu dan dapat dibeli dengan nominal yang relatif terjangkau, sehingga cocok untuk berbagai kalangan investor.

3. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)

Tash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah instrumen investasi syariah yang dirancang untuk masyarakat umum, menggabungkan konsep sukuk dengan prinsip waqf atau wakaf.

CWLS Ritel menghubungkan investasi sukuk dengan kegiatan sosial melalui wakaf, sehingga sebagian dari hasil investasi digunakan untuk tujuan sosial atau amal sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen ini menawarkan imbal hasil yang kompetitif kepada investor dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, sambil tetap mematuhi hukum syariah.

Berapa minimal untuk membeli SBN Ritel?

Jumlah minimal investasi dalam SBN Ritel dapat bervariasi tergantung pada platform tempat Anda membelinya serta jenis atau serinya, baik konvensional maupun syariah. Umumnya, minimal investasi dimulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta, sementara maksimum investasi bisa mencapai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.

Baca juga: Bank BJB tawarkan SBN Ritel Seri SR021 berkupon hingga 6,45 persen

Baca juga: Apa itu SBN Ritel? Mari simak pengertiannya!

Baca juga: SBN untuk investasi? Yuk, kenali macam-macam SBN

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

“Saya kira ini kan sifatnya ya sementara ya, artinya agar mereka punya katakanlah masa transisi ya, mencari pekerjaan baru ataupun transisi katakanlah beralih profesi ya, sebenarnya nilainya kecil kalau basisnya adalah katakanlah UMK atau UMP. Ya bagi mereka hanya survival begitu ya kalau saya memang nilai itu harusnya bisa lebih baik lagi begitu, lebih tinggi lagi, sehingga masa survival ini mereka masih cukup kuat lah begitu,” kata Tauhid kepada kumparan, Senin (16/9).

Jakarta, CNBC Indonesia – Narasi Indonesia dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun oleh Belanda ternyata tak sepenuhnya benar. Seorang ahli hukum bernama Gertrudes Johannes Resink pada 1968 mematahkan mitos tersebut.

Dalam karya Indonesia’s History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory (1968), Resink menyimpulkan bahwa Indonesia tidak dijajah 350 tahun oleh Belanda.

Selama ini narasi 350 tahun penjajahan diperoleh dari awal mula kedatangan orang Belanda pertama kali ke Indonesia pada 1596 sampai kemerdekaan tahun 1945.

Namun, hal yang harus dicermati: apakah kedatangan orang Belanda pertama kali bertujuan untuk menjajah atau hanya sekadar berkunjung untuk berdagang. Sejarah mencatat mereka datang untuk berdagang, sekalipun dari perdagangan proses kolonialisme tercipta.

Jika terjadi penjajahan, pemerintah kolonial Belanda juga tidak menguasai wilayah Indonesia dalam satu waktu bersamaan. Pemerintah kolonial Belanda sendiri baru terbentuk pada 1800, setelah VOC bangkrut.

Kedua pertanyaan itu lantas mendorong Resink melakukan riset.

Dia membedah dokumen-dokumen hukum dan surat perjanjian milik kerajaan-kerajaan. Selama proses pembedahan, dia mengetahui banyak kerajaan dan negara di Indonesia yang belum pernah ditaklukkan Belanda sampai tahun 1900-an.

Pada abad ke-17, misalnya, kerajaan-kerajaan lokal bisa menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa lain tanpa diatur oleh pemerintahan VOC. Lalu, sepanjang 1900-an, masih banyak kerajaan lokal yang belum dijajah Belanda. Seperti, Aceh yang baru dikalahkan pada 1903, Bone pada 1905 dan Klungkung, Bali, pada 1908.

Dari sini, Resink mengambil kesimpulan: Tidak ada satupun wilayah Indonesia yang benar-benar dijajah selama 350 tahun. Jika menarik garis dari pendudukan di Klungkung, Bali, pada 1908 saja, maka Belanda baru menjajah Indonesia 37 tahun.

Kendati kekeliruan terjadi, Belanda tetap saja ngotot mengaku menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sikap ini sebetulnya ditunjukkan untuk gagah-gagahan.

Pada 1936, misalnya, Gubernur Jenderal de Jonge dengan bangga menyebut sudah menjajah Indonesia selama 300 tahun supaya orang tahu betapa kuatnya Belanda. Padahal, Belanda saja baru bisa menguasai seluruh wilayah pada tahun 1900-an.

Berkat jasanya mematahkan mitos penjajahan, Resink sangat dihormati di Indonesia. Dia pun diberi kewarganegaraan Indonesia oleh Soekarno pada 1950. Sayangnya, sekalipun sudah ada yang mematahkan mitos tersebut, banyak orang terlanjur percaya Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda.

(tfa/dem)