Month: August 2024

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengumumkan pembukaan penerimaan CPNS 2024.

Pendaftaran seleksi telah dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September. Calon pelamar diharapkan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan serta mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan.

LKPP membutuhkan sebanyak 78 formasi CPNS di tahun 2024. dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan

Dalam CPNS 2024, LKPP membuka dua kategori penerimaan pelamar.

Pertama, kebutuhan umum yang terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan.

Kategori kedua adalah pelamar kebutuhan khusus, yang meliputi lulusan terbaik, penyandang disabilitas, dan putra-putri dari Kalimantan

Jika Anda berminat untuk melamar di LKPP, berikut adalah tautan untuk pendaftaran, informasi kebutuhan atau formasi, lokasi penempatan, dan tahapan seleksi berdasarkan lampiran pelaksanaan seleksi calon PNS di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun anggaran 2024:
 

Link pendaftaran dan pengumuman terkait PNS di LKPP 2024

1. Link pendaftaran CPNS di LKPP untuk tahun 2024 dapat diakses melalui situs resmi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) di (https://sscasn.bkn.go.id).

2. Pengumuman seleksi : https://www.lkpp.go.id/read/p/pengumuman-cpns-lkpp-2024

Daftar formasi dan penempatan LKPP

1. Analis hukum ahli pertama
• Jumlah formasi : 7 umum, 1 khusus (cumlaude)
• Penempatan : LKPP Pusat

2. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum), 1 khusus (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat perencanaan transformasi, pemantauan, dan evaluasi pengadaan.

3. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

4. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

5. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

6. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

7. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

8. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

9. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Penempatan: Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah daerah

10. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat penanganan permasalahan hukum

11. Analis pengembangan kompetensi ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

12. Analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

13. Asesor sumber daya manusia
• Jumlah formasi : 6 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : LKPP pusat

14. Auditor ahli pertama
• Jumlah formasi : 10 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : Inspektorat

15. Perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hukum, organisasi, dan sumber daya manusia

16. Perencana ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum) dan 1 (disabilitas)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro perencanaan dan keuangan

17. Manggala informatika ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : LKPP pusat

18. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

19. Pranata komputer ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

20. Pranata komputer ahli pertama
• Jumlah formasi : 5 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat sistem pengadaan digital

21. Sandiman ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

22. Widyaiswara ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

23. Arsiparis terampil
• Jumlah formasi : 4 (umum), 1 (disabilitas), dan 1 (cumlaude)
• Penempatan : LKPP pusat

24. Penata laksana barang terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

25. Pranata komputer terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

26. Pranata komputer terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat pasar digital pengadaan

27. Pranata keuangan APBN terampil
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro perencanaan dan keuangan

28. Pengelola keprotokolan
• Jumlah formasi : 2 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

Baca juga: Total jumlah formasi CPNS 2024 untuk pusat dan daerah

Baca juga: CPNS BPK 2024, jumlah formasi dan tahap seleksinya

Baca juga: CPNS BPS 2024: Link pendaftaran, formasi, dan jadwal seleksi

Halaman berikutnya: Tahapan seleksi CPNS LKPP 2024

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sudah mengumumkan kebutuhan formasi dan tahapan seleksi bagi warga negara Indonesia yang ingin bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.

Pengumuman ini berdasarkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 tentang Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024

Jumlah alokasi kebutuhan CPNS BPK Tahun 2024 adalah sebanyak 154 formasi dengan jabatan sebagai berikut:

• Jabatan Fungsional (JF)

Pemeriksa Ahli Pertama = 142 orang

• Jabatan Fungsional (JF)

Analis Kerja Sama Ahli Pertama = 10 orang

• Jabatan Pelaksana (Japel)

Konselor = 2 orang

Tata cara pendaftaran seleksi CPNS BPK

1. Pendaftaran seleksi CPNS BPK dilakukan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) jenis pengadaan (CPNS atau PPPK) di 1 (satu) Instansi Pemerintah pada tahun anggaran yang sama. Pelamar yang telah mendaftar seleksi CPNS pada Tahun Anggaran 2024 tidak dapat melamar seleksi PPPK pada Tahun Anggaran 2024.

Tahapan seleksi CPNS BPK tahun 2024

Seleksi CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

• Seleksi Administrasi

a) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
b) Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak lulus tahap seleksi administrasi.
c) Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui laman https://rekrutmenasn.bpk.go.id/.
d) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi yang diajukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

• Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (Bobot 40%)

1) Pelamar dapat mengikuti SKD apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi.
2) SKD dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang terdiri dari:

• Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
• Tes Intelegensia Umum (TIU)
• Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

• Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) (Bobot 60%)

1) Jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB berdasarkan peringkat tertinggi dari seluruh peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2024.

2) SKB dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

SKB dengan CAT yang terdiri dari:

• Tes Kemampuan Umum
• Tes Kemampuan Khusus

SKB Tambahan yang terdiri dari:

• Tes Psikologi
• Tes Psikiatri
• Tes wawancara pengguna (User Interview)

Panitia akan mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS BPK melalui laman https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/ berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional.

Rincian formasi serta persyaratan dan jadwal lengkap dari seleksi CPNS BPK tahun 2024 juga bisa dilihat melalui surat pengumuman BPK berikut:

https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/08/1-S.Peng-Pengumuman-Tentang-Penerimaan-Calon-Pegawai-Negeri-Sipil-pada-Pelaksana-Badan-Pemeriksa-Keuangan-Tahun-Anggaran-2024_rev-SIGNED.pdf

Demikianlah hal-hal terkait seleksi CPNS BPK tahun 2024. Semoga bermanfaat!

Baca juga: CPNS BPS 2024: Link pendaftaran, formasi, dan jadwal seleksi

Baca juga: CPNS di Setjen KPU: Link, formasi, seleksi, dan penempatan

Baca juga: Formasi CPNS Badan Informasi Geospasial dan taksiran gajinya

Baca juga: Syarat dokumen dan IPK untuk daftar CPNS 2024

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Dalam SK Gubernur dengan nomor 100.1.4/24.5541/SEKR-RO-PEM.OTDA, keputusan pembatalan pelantikan terhadap Ferdinand Djeki Dumais, disebabkan adanya register PTUN terkait Pleno KPU Manado yang menghasilkan SK nomor 487 tahun 2024, yang digugat oleh sesama calon dari Partai Gerindra, Indra William Liempepas.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengadakan pertemuan dengan negara-negara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Diantara pembahasannya mengenai pensiun dini Pembangkit lIstrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara.

Setidaknya masih ada pro dan kontrak mengenai rencana pensiun dini PLTU batu bara itu. Ada yang sepakat dan tidak. Salah satu yang sepakat adalah Vietnam yang rencananya akan mengikuti jejak Indonesia.

Sementara itu, Filipina masih menolak. “Ini saya baru balik dari APEC. APEC itu berapa country ya? 20 lebih ya? Itu juga ada beberapa yang saling bertanya. Kita di ASEAN. Jadi saling bertanya di wilayah ASEAN ini kalau masalah coal retirement gimana. Kalau Filipina menolak. Tapi kalau Vietnam itu baru akan mencontoh Indonesia,” terang Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dikutip Rabu (21/8/2024).

Eniya mengatakan negara Vietnam sendiri berencana untuk memensiunkan PLTU batu bara lebih rendah dibanding Indonesia atau hanya 100 Mega Watt (MW).

“Jika Indonesia melakukan coal retirement yang 660 (Mega Watt). Mereka saya tanya, Vietnam berapa rencana coal retirementnya? 100 Mega (Watt). Jadi kecil. Lebih kecil dari kita. Saya contoh Indonesia aja gitu. Direktur jenderal ya. Mau ngadain meeting lebih detail lagi. Katanya minta nyontek Indonesia gimana prosesnya,” tambahnya.

Sedangkan Indonesia sendiri, lanjut Eniya, pemerintah sudah memiliki target untuk memensiunkan PLTU batu bara hingga 13 unit sebelum tahun 2030 mendatang.

“Nah kita rangkum bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah Cirebon ini masuk ke beyond 2030. Jadi sebetulnya Cirebon juga direncanakan. Tetapi setelah 2030 pembahasannya gitu. Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh,” tandasnya.

(pgr/pgr)

Next Article RI Jadi Sorotan Dunia Gara-gara Berani Pensiunkan PLTU