by admin admin No Comments

Bahlil dan AHY Ditunjuk Jokowi Menjadi Komandan Satgas Percepatan Investasi IKN, Ini Tugasnya

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi membentuk satuan tugas atau satgas percepatan investasi proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada 5 Agustus 2024.

Satgas yang dibentuk untuk mengebut permodalan di IKN itu diketuai oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai wakil ketuanya.

Selain AHY, jabatan wakil ketua juga diisi oleh Kepala Otoritas IKN (OIKN) yang saat ini dijabat oleh Basuki Hadimuljono selaku Plt Kepala OIKN, usai Bambang Susantono mundur dari posisinya. Sedangkan, posisi sekretaris akan diisi oleh Wakil Kepala OIKN bersama seseorang bernama Firdaus Dewilmar.

Adapun satgas ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan anggota pelaksana. Anggota satgas ini merupakan para menteri dan pejabat terkait. Antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 beleid tersebut, satgas percepatan investasi IKN dibentuk dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Pada Pasal 3, disebutkan satgas itu memiliki sembilan tugas yang harus dijalankan. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN. Ketiga, mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara. Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di IKN.

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal. Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi. Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan hingga saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Hal ini disampaikan Bahlil dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Adapun total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Tetapi, sampai saat ini belum ada realisasi dana dari investor asing. Pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Berantas Penipuan di Sektor Jasa Keuangan, OJK Akan Luncurkan Anti-Scam Center Bulan Ini

by admin admin No Comments

Bukan Cuma Barang Ilegal, Ahli Tekstil Minta Satgas Impor Perangi Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), M Shobirin Hamid menilai Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau Satgas Pengawasan Impor seharusnya bukan hanya memerangi barang impor ilegal saja, tetapi juga harus mengawasi masuknya barang impor legal yang tidak sesuai dengan data atau catatan yang dimiliki pemerintah.

“Jangan sampai, umpamanya satu pabrik kebutuhannya hanya satu juta meter per bulan, tapi mereka mengimpor bisa 3-4 juta meter per bulan. Ini kan tidak sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan yang ada,” kata Shobirin kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/8/2024).

Ia juga menyoroti komoditas benang yang saat ini banyak diimpor. Padahal, katanya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri juga memproduksi barang yang sama dengan yang diimpor.

Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Foto: Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

“Benang sekarang hampir semuanya mengimpor. Benang ini kan barangnya sudah ada diproduksi di dalam negeri, tetapi masih tetap mengimpor, ini ada apa? Nah ini yang menjadi kewaspadaan kita. Kami IKATSI sudah menyampaikan beberapa kali ya, bahwa yang ilegal bukan hanya yang masuknya ilegal saja, tetapi yang legal pun perlu diperhatikan,” ujarnya.

Meski demikian, dengan dibentuknya satgas ini Shobirin tetap mengapresiasi atas upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas impor ilegal. Namun, ia mewanti-wanti Satgas Pengawasan Impor untuk melakukan tugasnya secara tepat sasaran.

“Satgas ini bukan yang percuma, (dibentuknya Satgas) ini bagus. Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai nanti Satgas ini analoginya seperti mengoperasi paru-paru, padahal yang sakit itu jantung. Jadi kalau menurut saya, yang impor yang legal pun perlu diperhatikan, jangan hanya yang masalah ilegalnya saja,” pungkasnya.

(wur)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Derita Warga RI, Dari Pangan Mahal Hingga PHK Merajalela


Next Article Pengusaha Deg-Degan, Gelombang PHK Terjadi Lagi Gara-Gara Ini

by admin admin No Comments

Tommy Djiwandono Lempar Pantun ke PNS Kemenkeu, ‘Cakep’

Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memberikan pidato resmi pertama sejak dilantik Juli lalu. Thomas yang akrab dipanggil Tommy memberikan sambutan dalam acara, Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024 : Transparansi Dana Desa & Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (6/8/2024).

Saat membuka pidato, Tommy mengaku merasa ‘senewen’. Hal ini karena dia tidak menyiapkan pantun seperti pejabat Kemenkeu lainnya yang ikut membuka acara.

“Saya harus mengakui saya senewen karena saya tidak punya pantun. Daripada saya bikin pantun maksa dan memalukan diri saya lebih baik saya langsung saja,” kata Tommy diikutik gelak tawa PNS Kementerian Keuangan yang hadir di acara.

Dia pun memberikan ide agar dibuatkan stok pantun hingga setahun ke depan sehingga dia memiliki referensi. Tak disangka, ternyata stafnya telah menyiapkan satu pantun di akhir pidato. Dia berjanji akan membacakannya

Tommy pun melanjutkan paparannya. Secara singkat, dia melaporkan realisasi program Dana Desa 2015-2024. Seperti janjinya, dia membacakan dua pantunnya, diiringi para PNS Kemenkeu yang melontarkan balasan ‘cakep’.

Burung merpati terbang tinggi

Hinggap di dahan pohon pinang

Keterbukaan informasi untuk negeri

Agar semua transparan dan terang

Pantun ini menuai riuh tepuk tangan. Dia pun melanjutkan pantung kedua. “Ada lagi…”katanya.

Pagi hari minum kopi

Nikmat sekali dengan roti

Informasi terbuka bagi rakyat pasti

Membangun kepercayaan penuh arti

Tommy pun menutup pidatonya dan beranjak dari podium diiringi oleh tepuk tangan PNS Kementerian Keuangan. 

(haa/haa)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Pengadilan Tinggi Bangladesh Tarik Sistem Kuota Bagi PNS


Next Article PNS Pajak Bisa Terima THR hingga Rp 123 Juta, Ini Komponennya

by admin admin No Comments

Kereta Tanpa Rel IKN dari Cina Akan Diuji Coba Dinamis pada 10 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menyatakan uji coba kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada rute pendek akan dilaksanakan pada Sabtu besok, 10 Agustus 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal, Selasa, 6 Agustus 2024.

“Jika berjalan lancar, kami menargetkan ART sudah dapat diuji coba secara dinamis (bergerak) di rute pendek (loop kecil) pada 10 Agustus 2024,” ujar Risal, seperti dikutip dari Antara.

Risal menjelaskan, jajaran DJKA tengah menguji internal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) ART di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Pengujian internal ini diharapkan dapat rampung selambatnya pada 9 Agustus 2024,” tuturnya.

Adapun rute pendek atau loop kecil yang dimaksud adalah rute uji coba melingkar dari Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2 dan kembali ke Gedung Kemenko 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Risal menyebutkan uji coba ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengoperasian ART pada upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Fase uji coba digelar selama kurang lebih dua bulan, sejak uji coba dinamis.

Dengan adanya ui coba ini, pemerintah berharap bisa lebih mengetahui kelayakan operasi ART. Berikutnya adalah tahap evaluasi bersama DJKA dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN, sebelum dipamerkan (showcase) untuk umum pada 10 Oktober hingga 31 Desember 2024.

Nantinya, kata Risal, ART akan berhenti di delapan halte di sepanjang ruas utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. “Dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya yaitu bus rapid transit (BRT),” ucapnya.

Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menargetkan Autonomous Rail Rapid Transit (ART) atau kereta otonom tanpa rel bisa beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Dengan begitu, moda transportasi ini bisa berfungsi sebagai feeder dan menjadi bagian dari mobilitas di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain saat perayaan HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024.

“Setelah itu, (ART) diharapkan menjadi ikon transportasi di IKN,” ujar Budi dalam keterangan video yang diunggah melalui Instagram resmi @budikaryas, dikutip Tempo pada Ahad, 4 Agustus 2024.

Budi Karya menuturkan, ART memiliki kelebihan dibanding moda transportasi lain. Salah satunya, yaitu dapat beroperasi tanpa rel. “Hanya pakai marka jalan,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan, Indonesia mendapat kesempatan free trial dari China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) selama Agustus hingga Desember 2024. Selanjutnya, kata Budi Karya, penggunaan ART di IKN akan dilakukan dengan skema pembelian layanan.

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Minta Sabar, Anggaran IKN Era Prabowo Masih Misterius