Month: August 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan, Gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu menepis pernyataan warganet yang menyatakan bahwa sayap Istana Garudan yang disebut tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding Burung Garuda.

“Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jumat, 9 Agustus 2024.

Bentuk desain burung garuda yang mengepakkan sayap karya dengan nama Istana Garuda, kata Budi Arie, merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi.

Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Kebhinekaan di Indonesia. Tanah Air yang dinilai sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama.

Garuda, kata Budi Arie, merupakan simbol persatuan. Apalagi garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika.

Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa.

“Pada bangunan-bangunan ikonik di berbagai negara juga memiliki perpaduan ketiga unsur tersebut,” ujar Menkominfo.

Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, Kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa.

Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. “Desain Istana Garuda merupakan produk karya anak bangsa yang berbasis budaya nusantara. Ini juga simbol dari lambang negara Indonesia yakni Burung Garuda,” ujar Menkominfo Budi Arie.

Istana Garuda diklaim sebagai istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan.

Sosok burung yang berasosiasi pada garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, galyalum dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau tosca yang matang.

“Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata,” jelas Menkominfo Budi Arie.

(pgr/pgr)

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal kendaraan yang kelak tak diperbolehkan lagi mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi, seperti misalnya mobil sekelas Pajero dan Fortuner.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, sejatinya Fortuner dan Pajero merupakan mobil ‘bagus’. Dia juga mempertanyakan kelayakan spek BBM Solar Subsidi untuk dipakai pada mobil tersebut.

“Kira-kira layak gak ya dia (Pajero dan Fortuner)? Sepertinya mobilnya juga kan bagus,” kata Dadan Saat ditanya kepastian apakah mobil sekelas Pajero dan Fortuner apakah sudah tidak bisa lagi membeli Solar Subsidi, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Walaupun begitu, Dadan menegaskan bahwa pemerintah akan mempertajam kriteria pengguna BBM bersubsidi. Pihaknya juga diklaim tengah menyiapkan berbagai program untuk menyosialisasikan aturan terbaru yang akan dirilis oleh pemerintah.

“Iya (kriteria pengguna BBM subsidi) lagi dibahas, sudah hampir selesai sih pembahasannya. Kan udah dibahas di rakor Menko (Bidang Perekonomian), waktu itu Pak Menko (Airlangga Hartarto) sudah memberikan penjelasan,” imbuhnya.

Sebelumnya, memang berembus kabar bahwa kelak yang akan dilarang menggunakan BBM subsidi adalah kendaraan dengan cubicle centimeter (CC) yang tinggi di atas 2.400 CC sekelas Pajero dan Fortuner.

Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan, pada dasarnya pemerintah akan mengarahkan agar pembeli BBM jenis Solar Subsidi bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak.

“Arah kebijakan pemerintah tentu penyaluran subsidi (BBM) yang tepat sasaran,” ucapnya kepada CNBC Indonesia saat ditanya arah kebijakan pemerintah untuk mendetailkan siapa saja yang berhak membeli Solar Subsidi, dikutip Jumat (9/8/2024).

Perihal apakah mobil sekelas Pajero dan Fortuner nantinya tidak bisa membeli BBM Solar Subsidi, Saleh menilai sejatinya memang mobil dengan CC mesin tinggi seharusnya mengonsumsi Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM non subsidi.

Alasannya, mobil sekelas Fortuner adalah masyarakat yang termasuk dalam golongan mampu.

“Sebetulnya dari sisi spek mesin mobil-mobil Fortuner dan lainnya, BBM-nya yang cetane number (CN) tinggi dan mereka umumnya kalangan mampu, jadi semestinya pakai JBU,” jelasnya.

Walaupun begitu, Saleh menegaskan bahwa aturan siapa saja yang berhak untuk membeli BBM bersubsidi akan tertuang dalam Revisi Perpres 191/2014. Dengan begitu, dia mengimbau masyarakat untuk menunggu beleid tersebut rampung direvisi oleh pemerintah.

“Detailnya kita tunggu Revisi Perpres (191/2014) ya,” tegasnya.

(pgr/pgr)

Next Article Duel Mobil ‘Arogan’ Pajero Vs Fortuner, Siapa Paling Laku?

Adapun anggaran tersebut diperuntukan untuk pembelian alat pembelajaran bagi siswa yang berbasis digital yaitu tablet komputer dan server. “Namun, pelaku tidak mempergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya. Sedangkan anggaran tersebut telah dicairkan oleh pelaku sewaktu masih menjabat Kepala Sekolah SMP N 3 Bunga Mayang,” katanya. Sehingga, lanjut Teddy, berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti serta hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar 230 juta dari Inspektorat Lampung Utara, Polisi menetapkan pelaku R sebagai tersangka. “Atas perbuatannya pelaku di jerat dengan Pasal 2 dan atau pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya. (Yul/Ansa)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertegas peran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di lembaga keuangan.

Aturan itu Sri Mulyani tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

PMK itu ia terbitkan dengan mempertimbangkan pemberian kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Serta untuk mengatur ketentuan mengenai anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” dikutip dari PMK 47/2024, Jumat (9/8/2024).

Pengaturan pertama dalam PMK itu salah satunya terkait dengan larangan bagi lembaga keuangan pelapor untuk memberi layanan pembukaan rekening baru dan transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan dan dokumentasi.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 10A PMK 47/2024 yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 PMK 70/2017.

“Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,” tercantum dalam Pasal 10A PMK 47/2024 dikutip Jumat (9/8/2024).

Pasal 10A itu merujuk pada ketentuan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan dan Dokumentasi dalam Pasal 9 PMK 70/2017. Dalam pasal itu disebutkan lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas yang Negara Domisili dari orang pribadi atau entitas tersebut merupakan Yurisdiksi Asing.

Ayat 5 Pasal 9 juga menegaskan dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga keuangan pelapor yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia.

Sementara itu, dalam Pasal 10A PMK 47/2024, juga menekankan bahwa ketentuan larangan pemberian layanan buka rekening baru dan transaksi itu harus diterapkan lembaga keuangan sejak orang pribadi dan/atau entitas atau pemegang Rekening Keuangan Lama menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi.

Transaksi yang tidak boleh dilayani itu termasuk setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan. Selain itu pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal, hingga penutupan polis baru.

Kegiatan transaksi lainnya juga termasuk dalam larangan ini bagi pemegang Rekening Keuangan Lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan (LJK) Lainnya dan/atau Entitas Lain.

Namun, ketentuan larangan itu tidak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor, penutupan rekening, atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(arj/mij)

Next Article Sri Mulyani Ungkap Kepastian Kenaikan PPN 12% di Tangan Presiden Baru