TEMPO.CO, Jakarta – Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Ahad siang, 11 Agustus 2024, dimulai dari jawaban Nyoman Nuarta atas banjir kritik atas desain Istana Garuda IKN.
Berikutnya ada berita Presiden Jokowi yang menilai wajar biaya upacara 17 Agustus kali ini lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya dan tiga rangkaian KRL impor dari Cina akan diuji coba awal 2025. Lalu ada berita tentang kenaikan harga Pertamax dan kamar Hotel Nusantara yang akan diinapi oleh para menteri selama sidang kabinet di IKN.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut lima berita trending tersebut.
1. Istana Garuda IKN Dikritik, Nyoman Nuarta: Kalau Baru Bisa Bikin Ruko Gak Usah Omong
Arsitek Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Nyoman Nuarta mengaku tak mempermasalahkan adanya kritik terhadap rancangannya itu. Namun, dia berharap agar kritik yang diberikan jangan dikaitkan dengan isu agama.
“Kalau orang ngerti ini udah biasa, saya sudah dari zaman mahasiswa udah dikritik kok, enggak ada masalah gitu, tapi jangan bawa-bawa agama, enggak ada urusan. Kan nanti orang lain tersinggung, apa urusannya. Itu ada sampai bawa-bawa agama, karena orang Bali, karena orang Hindu, apalah gitu, jauh banget,” kata Nyoman seperti dikutip Antara, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Menurut dia, ini bukan kritik pertama yang ia terima. Ketikka membangun Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, ia bahkan merasakan kritik pedas selama 28 tahun.
Adapun ketentuan besaran TKDN diatur secara khusus di dalam Bab III pasal 8,9, dan 10. Dalam pasal 8 dinyatakan, Produk Dalam Negeri untuk pembangunan Infrastuktur Ketenagalistrikan ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang dan/atau Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN (TKDN Barang, TKDN Jasa dan TKDN gabungan Barang dan Jasa) yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Bayu Krisnamurthi membantah 1.600 dari 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak berisi beras impor ilegal. Dia mengklaim kontainer-kontainer berisi beras yang dibebaskan pemerintah telah melalui pemindaian antara lain oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
“Setelah dibebaskan semua kontainer sudah di-screen, termasuk oleh Bea Cukai, berasnya sudah masuk ke gudang, lengkap dengan dokumen-dokumen impornya. Jadi dipastikan tidak ada yang ilegal,” kata Bayu saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Agustus 2024.
Dugaan adanya beras impor ilegal di antara 26.415 kontainer itu mencuat usai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka data muatan kontainer yang mereka terima dari Bea Cukai. Di antara sepuluh terbesar dari jenis barang konsumsi, beras merupakan komoditas dengan jumlah kontainer terbanyak, yakni 1.600 kontainer.
Ketika ditanya awak media ihwal legalitas barang-barang konsumsi itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengaku tidak tahu. Dia mengatakan, beberapa waktu belakangan Bea Cukai banyak memusnahkan barang-barang impor ilegal. Dia tak tahu apakah barang-barang itu termasuk di antara 26.415 kontainer itu atau barang-barang lama.
“Itu pertanyaan saja, karena tidak ada penjelasannya,” kata Febri dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.
Febri mengatakan, Bea Cukai hanya menjelaskan 49,2 persen atau 12.994 dari 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dalam surat kepada Kemenperin, kata dia, Bea Cukai tak menyebutkan data muatan 13.421 kontainer.
Scroll Untuk Melanjutkan
Dalam lampiran surat tertanggal 17 Juli 2024 kepada Kemenperin, Bea Cukai membagi penyajian data muatan kontainer menjadi tiga kategori besar. Kategori itu yakni bahan baku atau penolong, barang konsumsi, dan barang modal. Setiap kategori memuat sepuluh besar jenis barang dalam kontainer.
“Kenapa dibuat berdasarkan sepuluh kelompok terbesar, emangnya Kemenperin mau kasih penghargaan?” kata Febri.
Dari kategori sepuluh besar baku atau penolong, ada 7.557 kontainer yang dibebaskan oleh Bea Cukai. Barang konsumsi memuat 3.021 kontainer. Sedangkan barang modal sejumlah 2.416 kontainer. Artinya, kata dia, hanya 12.994 atau 49,2 persen dari 26.415 kontainer yang dijelaskan oleh Bea Cukai. “Kami dirilis menyampaikan ada data yang disembunyikan. Maksudnya ini,” kata Febri.
Tempo telah meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. Namun hingga berita ini ditulis, pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor seluler mereka belum berbalas.
Jakarta, CNBC Indonesia – Inflasi konsumen (CPI) China pada Juli 2024 mengalami kenaikan hingga 0,5% secara year-on-year. Hal ini terjadi saat China masih terus berupaya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi setelah mengalami krisis di bidang properti
Dalam pembacaan Biro Statistik Nasional China, Jumat (9/8/2024), kenaikan 0,5% ini merupakan yang tertinggi sejak kenaikan 0,7% pada bulan Februari. Diketahui, inflasi China rata-rata mencapai rekor tertinggi pada bulan Februari, di mana Negeri Tirai Bambu berada dalam libur Tahun Baru Imlek.
Secara sektor, daging babi mengalami melonjak sebesar 20,4% tahun-ke-tahun pada bulan Juli. Harga daging babi memainkan peran penting dalam CPI China, tetapi dapat rentan terhadap perubahan besar karena penyakit atau faktor lain yang memengaruhi produksi.
Selain itu, biaya pariwisata naik sebesar 3,1% pada bulan Juli dari tahun lalu, dibandingkan dengan kenaikan 6,4% tahun ini. Biaya pendidikan dan hiburan naik 1,7% pada bulan Juli.
Harga bahan bakar transportasi naik 5,1% pada bulan Juli, tetapi harga untuk ‘alat transportasi’ turun 5,6%. Di sisi lain, harga sewa properti turun 0,3% tahun-ke-tahun pada bulan Juli, sementara harga peralatan rumah tangga turun 1,8% pada bulan Juli.
CPI inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi, naik sebesar 0,4% tahun ke tahun pada bulan Juli. Angka tersebut turun dari 0,6% pada bulan Juni.
“Kondisi memungkinkan tren inflasi sedikit lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang, tetapi hal itu seharusnya tidak menghalangi pelonggaran moneter lebih lanjut,” kata Kepala Ekonom China Raya di ING, Lynn Song, dalam sebuah catatan kepada CNBC International.
Song menunjukkan bahwa perang harga mobil, jatuhnya harga ponsel pintar, dan penurunan sewa menimbulkan hambatan jangka pendek pada harga nonpangan di China.
“Dengan inflasi yang rendah dan aktivitas kredit yang lemah, faktor domestik terus mendukung pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Kami terus mencari setidaknya satu penurunan suku bunga lagi tahun ini dengan potensi lebih banyak lagi jika penurunan suku bunga global dipercepat,” katanya.
Harga Produsen Turun
Indeks harga produsen untuk bulan Juli turun 0,8% dari tahun lalu. Itu sedikit lebih rendah dari perkiraan penurunan 0,9%, dan tidak berubah dari penurunan 0,8% pada bulan Juni.
Harga bahan bangunan dan bahan non-logam turun 5,2% pada bulan Juli, lebih rendah dari penurunan tahun berjalan sebesar 7,1%, data menunjukkan. Harga logam non-ferrous dan kabel naik 11,3% tahun ke tahun pada bulan Juli, sementara harga bahan bakar dan listrik naik 0,5%.
Minggu lalu, Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Caixin menunjukkan penurunan dari 51,8 pada bulan Juni menjadi 49,8 pada bulan Juli. Angka di bawah 50 menandakan kontraksi.
“Inflasi biaya input mereda pada periode survei terakhir, yang bersamaan dengan meningkatnya persaingan menyebabkan produsen Tiongkok menurunkan harga jual rata-rata pada bulan Juli,” kata rilis Caixin.
China pada hari Rabu melaporkan impor naik lebih kuat dari yang diharapkan sebesar 7,2% pada bulan Juli dari tahun lalu. Di sisi lain, ekspor meleset dari perkiraan dengan pertumbuhan 7%.
(sef/sef)
Saksikan video di bawah ini:
Suhu Di China 44 Derajat Celsius, Warga “Rebutan” Listrik Untuk AC
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kabar terbaru dari rencana peluncuran Bahan Bakar Minyak (BBM) baru jenis solar pada 1 September 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan, pada dasarnya pemerintah tidak menginginkan harga jual dari BBM sulfur rendah tersebut melebihi kemampuan beli masyarakat.
Dia memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang harga jual yang akan ditetapkan untuk jenis baru BBM tersebut. “Kita kan tidak ingin mengurangi kemampuan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah khawatir dari sisi itu,” tegas Dadan, bicara perihal kemungkinan subsidi BBM solar baru yang akan dirilis, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Walaupun Dadan tidak menjelaskan secara gamblang apakah BBM tersebut akan disubsidi oleh pemerintah, dia bilang akan memastikan masyarakat mendapatkan harga yang sesuai. “Ya kita pastikan lah, masyarakat itu mendapatkan harga yang sesuai gitu ya,” imbuhnya.
Selain itu, Dadan menegaskan nantinya BBM baru itu belum bisa diedarkan secara nasional. Melainkan, akan diutamakan pada wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal itu mengingat infrastruktur untuk memproduksi BBM baru tersebut cuma tersedia di Kilang milik Pertamina di Balongan, Jawa Barat.
“Ya produksinya (BBM Solar baru) sudah siap. Tapi tidak cukup untuk produksi (nasional), itu hanya cukup untuk wilayah Jawa Barat bagian utara. Jadi tidak cukup, Kalau kita nasional belum cukup Untuk yang solar ya, Jawa Barat utara termasuk Jakarta,” bebernya.
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Solar Rendah Sulfur Segera Hadir, Bakal Ada Subsidi?
