Month: August 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memberikan insentif pada mobil hybrid. Meski begitu, pabrikan mobil asal China Wuling menyatakan bakal tetap memasok produk hybridnya yakni Almaz Hybrid ke pasar Indonesia.

Hingga saat ini, mobil hybrid memang belum menikmati insentif apa pun. Berbeda dengan  kendaraan jenis battery electric vehicle (BEV) yang menikmati diskon PPN dari 11% ke 1% hingga Desember 2024 nanti.

“Kita masih tetap memasarkan hybrid ya karena kita di Cikarang punya fasilitas produksi EV (electric vehicle), hybrid dan ICE. Jadi memang kalau kita lihat pasarnya hybrid kan sudah ada dan berkembang. Jadi kita tetap akan bermain di hybrid juga dengan Almaz Hybrid,” kata Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom saat ditemui di acara media test drive Wuling Cloud EV, dikutip Rabu (14/8/2024).

Artinya Wuling tidak terpengaruh dengan kebijakan tersebut dan bakal tetap berfokus untuk memproduksi kendaraan hybridnya. Apalagi, permintaan kendaraan ini pun terus bertumbuh.

“Jadi benar-benar karena konsumen benar ada demand untuk hybrid, kita ada si Almaz Hybrid dan diproduksi di Indonesia. Jadi kita berfokus kepada konsumen aja sih, Almaz hybrid kan sudah kita punya sejak 2022,” sebut Gomgom.

Ia pun menyatakan bakal tetap mengikuti kebijakan pemerintah dalam berbagai hal, termasuk ikut dalam pemberian insentif kendaraan. Yang mana, saat ini pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan BEV. Wuling pun menikmatinya lewat line upnya Air ev, CloudEV dan BinguoEV.

“Kita karena hitungannya karena kita punya fasilitas itu, kita kompeten untuk bikin hybrid EV dan ICE jadi kita akan bagi marketnya aja. Kalau misalkan hybrid ada marketnya, kita sudah punya produk, misalnya EV marketnya tumbuh, kita sudah punya produknya. Jadi kita menyiapkan apa yang konsumen butuhkan nanti konsumen tinggal memilih. Jadi bukan ada kebijakan, tapi karena konsumen butuh akan itu ya kita ambil,” ujar Gomgom.

Sebelumnya pemerintah memastikan, pemberian insentif PPnBM DTP untuk sektor otomotif tak akan ada perubahan. 

“Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan, atau tambahan lain,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari DetikOto.

“Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali daripada BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang. Tentu kita mendorong bahwa electric vehicle ini yang harus kita dorong lebih cepat lagi. Kemarin dari pameran otomotif hasilnya relatif bagus untuk mendorong penjualan,” ujarnya.

Pernyataan Airlangga itu memberi isyarat, tak akan ada ada insentif tambahan berupa PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE) dan jenis hybrid. 

(dce)

Next Article Video : Terbongkar Alasan Mobil China Dijual Murah

Jakarta (ANTARA) – Harga telur ayam ras di Indonesia saat ini menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai wilayah.

Per 13 Agustus 2024 ini, harga telur di Pulau Jawa berkisar antara Rp22.500 hingga Rp24.300 per kilogram, tergantung pada lokasi.

Misalnya di Jakarta dan sekitarnya, seperti Bogor, Tangerang, dan Bandung, harga telur berada di angka Rp24.300 per kilogram. Di daerah Jawa Timur seperti Surabaya, Malang dan Kediri, harga telur sedikit lebih rendah, yakni sekitar Rp22.500 hingga Rp23.200 per kilogram.

Sementara itu, di luar Jawa, harga telur juga bervariasi. Di Palembang, harga telur terpantau stabil di Rp23.000 per kilogram, sedangkan di Lampung mencapai Rp25.000 per kilogram. Di beberapa daerah lain seperti Pontianak, harga telur melonjak sampai Rp28.000 per kilogram.

Baca juga: Berapa lama durasi merebus telur yang sesuai?

Harga telur yang cenderung fluktuatif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk warna telur, ukuran, berat timbangan, dan kondisi stok. Meski demikian, tidak ada lonjakan harga yang signifikan, sehingga harga telur relatif stabil di kebanyakan wilayah.

Berikut ini daftar harga telur per 13 Agustus 2024 di berbagai daerah:

SUMATERA
Lampung Rp25.000
Palembang Rp23.000

SULAWESI
Sulawesi Tengah Rp25.900
Sulawesi Selatan Rp24.200

JABAR-DKI
Jakarta Rp24.300
Tangerang Rp24.300
Bogor Rp24.300
Bandung Rp24.300
Sukabumi Rp24.300
Cianjur Rp24.300

JATENG
Purwokerto Rp23.700
Kendal Rp23.700
Semarang Rp23.500
Salatiga Rp23.500
Solo Rp23.500
Jogja Rp23.500
Magelang Rp 23.500.

Baca juga: Kandungan serta manfaat dalam telur

JATIM
Pacitan Rp22.500
Magetan Rp22.300
Madiun Rp22.500
Ponorogo Rp22.500
Kediri Rp22.700
Pare Rp22.700
Blitar Rp22.500
Probolinggo Rp22.700
Jombang Rp22.700
Tuban R23.200
Bojonegoro Rp23.200
Malang Rp22.700
Pasuruan Rp23.100
Surabaya Rp22.500
Sidoarjo Rp23.000
Jember Rp22.800
Banyuwangi Rp22.800
Madura Rp24.000

NTB
Nusa Tenggara Barat Rp23.000

Bagi para pedagang atau konsumen yang ingin memantau harga secara real-time, berbagai platform menyediakan update harga harian yang bisa diakses secara online, salah satunya Peternak Rakyat.

Baca juga: Telur ikan buntal mematikan? Simak kandungannya

Baca juga: Haruskah setop makan telur saat kolesterol sedang tinggi?

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal mengalami kenaikan dari 11% menjadi 12% dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.  Regulasi yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1).

Kenaikan ini pun dikhawatirkan bakal menekan daya beli masyarakat. Apalagi, berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri, kelas menengah RI bakal mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Tidak ketinggalan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

“Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tulis Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).

Sebagai catatan, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Bahkan, Prabowo optimistis bisa mencapai lebih dari angka itu dalam 2-3 tahun ke depan.

Dari sisi regulasi, ujarnya, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal tersebut, maka pemerintah memang tetap akan menjalankan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut. Tetapi, secara empiris, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan tersebut. Seperti halnya pemerintah juga menunda pemungutan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022. Secara regulasi, pelaksanaan peraturan atau pelaksanaan peraturan, tergantung willingness dan orientasi pemerintah.

“Sudut pandang yang lebih rasional, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgetair, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun,” tulis Ajib.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari 80 triliun pada tahun 2025.

“Prinsipnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” ujar Ajib.

“Jalan tengahnya, pemerintah bisa melakukan dua kebijakan. Pertama, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan 4,5 juta per bulan,” cetusnya.

Kedua, lanjutnya, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi, misalnya sektor properti.

“Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” tambahnya.

Prinsipnya, kata Ajib, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.

(dce)

Next Article Pengusaha Pilih Pajak Perusahaan Naik Ketimbang PPN Jadi 12%