by admin admin No Comments

Megawati: Pemilu Itu Wahana Rakyat Salurkan Hak, tapi Kini Jauh dari Kenyataan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung masih menyoroti Pemilu 2024. PDIP berhasil keluar sebagai pemenang dalam Pileg.

ADVERTISEMENT

Meski begitu, dalam Pilpres 2024, PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud harus kalah dari pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

Megawati menyakini pelaksaan Pemilu khususnya Pilpres jauh dari kenyataan yang seharusnya luber jurdli yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Sedikit tambahan saya, Pemilu adalah sebenarnya suatu wahana untuk menunjukkan bahwa hak rakyat sepenuhnya itu dapat digunakan dengan baik,” kata Megawati dalam amanatnya saat memimpin upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Presiden ke-5 RI ini menyayangkan realita Pemilu 2024 yang berjalan sangat buruk.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sindir sosok populis yang belokan hukum

Ketua Dewan Pengarah BPIP ini juga sempat menyinggung sosok populis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi hukum di Indonesia yang kini carut marut. Dia tidak menyebutkan nama sosok itu.

ADVERTISEMENT

“Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi,” kata Megawati.

Megawati menekankan, konstitusi harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia dan dijalankan dengan selurus-selurusnya. Namun kini seenaknya dibelokkan arahnya.

by admin admin No Comments

Sri Mulyani Perketat Aturan Rekening Baru dan Transaksi Bank

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. PMK tersebut salah satunya memperketat ihwal pembukaan rekening baru maupun transaksi di perbankan.

Dikutip dari Pasal 10A PMK tersebut, Kementerian Keuangan melarang lembaga keuangan pelapor untuk memberi layanan pembukaan rekening baru dan transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan dan dokumentasi.

“Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,” dikutip dari salinan PMK itu, pada Sabtu, (17/8/2024).

Pasal 10A itu merujuk pada ketentuan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan dan Dokumentasi dalam Pasal 9 PMK 70/2017. Dalam pasal itu disebutkan lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas yang Negara Domisili dari orang pribadi atau entitas tersebut merupakan Yurisdiksi Asing.

Ayat 5 Pasal 9 juga menegaskan dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga keuangan pelapor yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia.

Sementara itu, dalam Pasal 10A PMK 47/2024, juga menekankan bahwa ketentuan larangan pemberian layanan buka rekening baru dan transaksi itu harus diterapkan lembaga keuangan sejak orang pribadi dan/atau entitas atau pemegang Rekening Keuangan Lama menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi.

Transaksi yang tidak boleh dilayani itu termasuk setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan. Selain itu pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal, hingga penutupan polis baru.

Kegiatan transaksi lainnya juga termasuk dalam larangan ini bagi pemegang Rekening Keuangan Lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan (LJK) Lainnya dan/atau Entitas Lain.

Namun, ketentuan larangan itu tidak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor, penutupan rekening, atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(fsd/fsd)


Next Article Siap-Siap, Sri Mulyani Bakal Rilis Pungutan Ekspor Tembaga

by admin admin No Comments

Rayakan HUT RI, Ini Sederet Kontribusi BRI untuk Indonesia

INFO BISNIS – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan negeri melalui berbagai inisiatif strategis.

Direktur Utama BRI Sunarso menjabarkan, BRI terus berkontribusi dengan menciptakan economic value serta menghadirkan social value. “BRI percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil, jika dilakukan bersama-sama, akan membawa dampak besar bagi kemajuan bangsa. BRI akan terus berada di garis terdepan dalam mendukung pemerintah dan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing di kancah global,” ujarnya.

Berikut sederet kontribusi nyata BRI untuk negeri:

1. Dorong Ekonomi Kerakyatan Melalui Holding Ultra Mikro 

Hingga akhir Triwulan II 2024 tercatat ekosistem Ultra Mikro (UMi) BRI Group berhasil menyalurkan pinjaman kepada 36,1 juta debitur dengan portofolio pinjaman yang disalurkan mencapai Rp622,3 triliun atau tumbuh 7,7 persen secara year on year

Apabila dirinci, dari total Rp622,3 triliun tersebut Rp496,2 triliun diantaranya disalurkan melalui kredit mikro BRI, Rp77 triliun disalurkan oleh Pegadaian dan sisanya senilai Rp49,2 triliun disalurkan Permodalan Nasional Madani (PNM). Dari sisi simpanan Holding UMi telah berhasil melayani lebih dari 176 juta rekening simpanan. 

Selain itu, Holding UMi yang merupkan sinergi antaraBRI, Pegadaian, dan PNM juga menjadi salah satu inisiatif penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam hal menciptakan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.

Adapun, Holding UMi  dibentuk untuk memperkuat layanan keuangan kepada pelaku usaha ultra mikro, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk perempuan.

 

2. Garda Terdepan Dorong Inklusi Keuangan

BRI berhasil menorehkan pencapaian bersejarah, melaluiperluasan layanan perbankan hingga pelosok negeri dalamrangka memperkuat inklusi keuangan. Ditandai dengan jumlah total AgenBRILink yang mencapai 1 juta agenper 25 Juli 2024. 

Satu juta agen tersebut berhasil mencatat transaksi lebih dari 645 juta kali dengan volume transaksi lebih dari Rp800 triliun serta menghasilkan fee based income Rp895,4 miliar, dengan fee yang diperoleh para agen diproyeksikan dapat mencapai 2-3 kali lipat fee yang diterimaBRI.

AgenBRILink  tersebar di lebih dari 61 ribu desa. Jumlah tersebut setidaknya meng-cover lebih dari 80 persen dari total desa di Indonesia.

AgenBRILink  merupakan perluasan layanan perbankan BRI, yang mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan secara real time online.  Agen BRILink akan mendapatkan keuntungan yang diberikan BRI melalui konsep sharing fee.

 

3. Jumlah UserBRImo Capai 35,2 Juta 

BRI terus memperkuat ekosistem super apps BRImo sebagai salah satu strategi transformasi digital-nya untuk memberikan berbagai kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Dalam 6 bulan (hingga Juni 2024) tercatat BRImo telah digunakan oleh 35,2 juta user dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81 persen yoy.

Saat ini super app BRImo menjadi aplikasi mobile banking dengan rating terbaik dibandingkan aplikasi mobile banking perbankan konvensional lainnya di Indonesia. Data tersebut didapatkan berdasarkan review para pengguna Android (Playstore) yang memberikan rating 4,7 dan pengguna IOS (AppStore) memberikan rating 4,7. Hasil tersebut menunjukkan kepuasan nasabah terhadap BRImo.

4. Salurkan Kredit UMKM Terbesar di Indonesia 

Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20 persen yoy. Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96 persen dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun.

Sunarso mengungkapkan, salah satu bentuk komitmen BRI mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredityang berkualitas.

Scroll Untuk Melanjutkan

 

5. Berdayakan UMKM Melalui 31.488 Klaster Usaha & 3.602 Desa BRILiaN 

Tak hanya pembiayaan semata, BRI juga memiliki berbagai program pemberdayaan UMKM, di antaranya adalah pemberdayaan melalui program Klasterku Hidupku dan Desa BRILiaN. 

Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha, dalam satu wilayah sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.

Hingga akhirJuli 2024, BRI telah memiliki 31.488 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI juga telah menyelenggarakan 2.184 pelatihan dalam program Klasterku Hidupku tersebut.

Adapun, Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa. Hingga akhir Juni 2024 tercatat terdapat 3.602 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.

Program ini diawali sejak tahun 2020 yang tidak lepas dari strategi perseroan untuk lebih dalam mengenal potensi wilayah dan merupakan salah satu bagian dari integrasi aktivitas pemberdayaan dan eksistensi mantri BRI bersamainisiatif-inistiatif lainnya yakni Klaster usaha binaan BRI, pasar.id, serta Hyperlocal Ecosystem yang merupakan suatubentuk Ekosistem Konsolidasi Mikro.

 

6. Memiliki Portofolio Sustainable Financing Terbesar di Indonesia

Hingga Triwulan II 2024 BRI telah membukukan portofolio sustainable financing sebesar Rp793,6 triliun, atau sebesar 65.2 persen dari total pembiayaan dan investasi corporate bond yang dilakukan BRI.

Dalam menyalurkan kredit berkelanjutan, BRI tetap berfokus pada penyaluran kredit kepada Kredit KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan) yang mencapai Rp699,8 triliun pada periode ini.

Kemudian kredit KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp89,8 triliun, yang terdiri dari penyaluran kredit kepada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp60,83 triliun, transportasi hijau sebesar Rp11,47 triliun, energi terbarukan Rp6,48 triliun, dan sektor KUBL lainnya sebesar Rp11 triliun. 

Karena komitmennya terhadap sustainable banking, BRI menjadi salah satu First Movers on Sustainable Banking di Indonesia pada 2017. Selanjutnya, pada 2018, BRI menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode 2019 – 2023. Sebagai bentuk penerapan sustainability governance, BRI telah membentuk Komite ESG pada tahun 2021, yang merupakan forum bagi jajaran direksi dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi ESG di BRI. 

Tak hanya itu, BRI juga telah resmi bergabung sebagai anggota di United Nations Global Compact (UNGC) pada 12 Maret 2023. UNGC merupakan lembaga yang mendorong kebijakan dan implementasi keberlanjutan perusahaan, khususnya pada ranah sustainable development goals (SDGs).

7. Penyetor Dividen Terbesar 

Di sepanjang  2023 lalu BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun, atau tumbuh 16,5 persen yoy. Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80 persen dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham, baik pemerintah maupun publik. 

Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di  2024. Kementerian BUMN mencatat total dividen BUMN yang disetorkan ke negara mencapai Rp85,5 triliun, dan sebesar 30 persen di antaranya atau senilai Rp25,7 triliun merupakan kontribusi BRI.

Sementara itu dari sisi pembayaran pajak, pada akhir Juli 2024 lalu BRI mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. BRI menjadi salah satu dari 20 grup perusahaan di Indonesia yang menjadi penyumbang setoran pajak terbesar sepanjang 2023. 

Apabila ditarik lebih jauh, terhitung sejak  2019 hingga akhir Kuartal I 2024, BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara. Apabila dirinci, pada tahun 2019 BRI menyetorkan Rp26,56 triliun, tahun 2020 menyetorkanRp28,38 triliun, tahun 2021 menyetorkan Rp27,09 triliun, tahun 2022 menyetorkan Rp34,18 triliun dan tahun 2023 menyetorkan Rp45,34 triliun. 

Sedangkan untuk 3 bulan pertama di  2024, BRI telah menyetorkan senilaiRp31,03 triliun ke kas negara. Setoran ini berasal dari pembayaran pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai & bea materai, pajak penghasilan badan, dividen dan pajak daerah. (*)

by admin admin No Comments

Pidato Terakhir Jokowi, Minus Megawati dan SBY

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato terakhir di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jumat (16/8/2024). Ini terkait Sidang Tahunan MPR-DPR RI di mana ia memang menyampaikan pidato kenegaraan.

Namun ada yang menarik dalam momen itu, di mana presiden-presiden pendahulunya tak hadir dalam agenda jelang perayaan kemerdekaan RI ke-79 itu. Antara lain Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan Megawati dipastikan akan hadir. Namun, dari pantauan CNBC Indonesia di lapangan, ia tak terlihat.

Belum diketahui kenapa ini terjadi. Namun, wartawan sempat menanyakan ke politikus PDIP Aria Bima sebelum pembukaan sidang dilakukan di MPR/DPR.

“Saya belum tahu kepastiannya. Kalau dalam kondisi yang sehat pasti beliau hadir,” ujarnya menyebut soal kehadiran Megawati.

Sementara itu, ketidakhadiran SBY sendiri sudah tersebar sebelumnya. Dikatakan bahwa SBY memang berhalangan hadir meski tak ada info detil.

(sef/sef)


Next Article Video: Megawati-Prabowo Bakal Bertemu, Puan: Insya Allah

by admin admin No Comments

ELSAM: Pencatutan NIK untuk Pilkada Adalah Pelanggaran Undang-Undang

Sebagai perbandingan, bentuk pelanggaran seperti di atas, juga terjadi di negara-negara Uni Eropa yang telah secara baik menerapkan hukum pelindungan data pribadi, termasuk memiliki regulasi khusus yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi dalam Pemilu. Di Belgia misalnya, pada 2020, salah satu kandidat dalam Pemilu lokal dikenakan sebesar EUR 5.000, oleh otoritas pelindungan data, dikarenakan melakukan pengumpulan data pribadi konstituen secara tidak sah, untuk kepentingan kampanyenya.