by admin admin No Comments

Agenda Penting di HLF MSP 2024 Bali, Ajang Ketemu Pemimpin Dunia

Bali, CNBC Indonesia – Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 siap digelar di Bali pada 1-3 September 2024. Barangkali ada yang penasaran, apa saja yang akan dibahas dalam acara HLF MSP kali ini?

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bogat Widyatmoko mengatakan, HLF MSP 2024 merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan negara-negara lain dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan global yang sifatnya multidimensional.

Dia menjelaskan, dalam satu dekade terakhir telah terjadi polycrisis berupa ketegangan geopolitik yang menerpa dunia. Di samping itu, terdapat triple planetary crisis dan beberapa disrupsi rantai pasok.

“Selain itu kita kutip bersama bahwasannya saat ini kita mengalami defisit modalisme artinya peran stakeholder dalam penyelesaian masalah-masalah krisis ini tidak sekuat dulu lagi dan sudah sangat berubah bentuknya hal ini diperburuk oleh pandemi COVID-19,” ujar dia dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Sabtu (31/8/2024).

Hal itu membuat Indonesia tertantang untuk menjadi pemimpin dunia pada masa depan, salah satu buktinya yakni dengan menggelar agenda HLF MSP. Adapun HLF MSP ini berangkat dari kesadaran Indonesia terhadap permasalahan global yang multidimensional sehingga menyebabkan tidak tercapainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, semakin melebarnya kesenjangan pembangunan antara negara-negara Selatan dan Utara, meningkatnya ketidakpercayaan akan kerja sama multilateral, serta melemahnya solidaritas negara-negara Selatan.

“High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships intinya adalah forum berdiskusi, berbagi pengalaman praktik baik untuk mencari solusi yang inovatif dan aksi nyata dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang harapannya adalah kita dapat menggunakan katalisator untuk pencapaian tujuan berkelanjutan yang saat ini agak terhambat,” ungkapnya.

Forum ini adalah bagian dari komitmen Indonesia, aksi Indonesia dalam kepimpinan dunia terutama global yang membutuhkan transformasi dan solusi inovatif serta aksi nyata.

Melalui penyelenggaraan HLF MSP, para aktor pembangunan (pemerintah dan non-pemerintah) diharapkan dapat bertemu dan berdiskusi untuk menghasilkan solusi dan aksi kolektif untuk mengatasi tantangan-tantangan global tersebut.

Pejabat tinggi yang dijadwalkan akan hadir, di iantaranya adalah Perdana Menteri Timor Leste, Menteri Kepulauan Solomon, Menteri Rwanda, Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo, National Secretary Ecuador, Wakil Menteri Afrika Selatan, Wakil Menteri Laos.

Tak ketinggalan, forum ini turut dihadiri oleh organisasi internasional, diantaranya: Sekretaris Jenderal UNCTAD, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Timor Leste, perwakilan UNESCAP, WTO, OECD, Co-Chair GPEDC dari Swedia, ILO, IFC, AFC.

Jumlah pembicara yang terkonfirmasi hadir di acara ini mencapai 88 orang. Adapun jumlah total peserta yang teregistrasi mencapai 1.059 dari 20 negara, yang terdiri 690 perwakilan pemerintah, 38 akademisi, 94 organisasi internasional, 9 multilaeral development bank, 96 CSO, 8 lembaga filantropi, 117 perwakilan sektor swasta, dan 7 lembaga think tank.

(fab/fab)


Next Article Bappenas: Kesiapan HLF MSP Sudah Mencapai 90%

by admin admin No Comments

Terkini: Satgas IKN Klaim Pembangunan Runaway Bandara IKN Capai 1.375 Meter, Anak Usia Enam Tahun Sudah Bisa Gunakan Autogate Imigrasi

TEMPO.CO, Jakarta – Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 31 Agustus 2024 dimulai dari Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Sumadilaga mengklaim  pembangunan runaway atau landasan pacu Bandara IKN sudah mencapai 1.375 meter. Ia optimistis target 2.200 meter tercapai pada pekan pertama September 2024.

Disusul, Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah, yang jumlahnya menurun sejak pandemi Covid-19. Padahal  kontribusi kelompok ini tinggi terhadap perekonomian.

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sekitar sepertiga dari penduduk kelas menengah adalah Gen Z dan Gen Alpha. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi atau pengeluaran Rp 2.040.262-9.909.844 per kapita per bulan. 

Berikutnya, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan rekonstruksi jalan dan jembatan di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Pekerjaan ini berlangsung mulai Sabtu, 31 Agustus 2024 hingga Jumat, 6 September 2024. 

Terakhir, wacana pengenaan subsidi untuk tiket KRL menjadi berbasis NIK berawal dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Data tersebut diberikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Satgas IKN Klaim Pembangunan Runaway Bandara IKN…. 

by admin admin No Comments

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Rp 3 Triliun dengan Tenor 40 Tahun, Terpanjang dalam Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) Seri FR0105 dengan nilai total sebesar Rp 3 triliun. Direktur SUN pada Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan, mengatakan penerbitan tersebut untuk memperkenalkan SUN dengan tenor terpanjang dalam sejarah.

Transaksi perdana untuk seri ini telah dilakukan dengan mekanisme tertutup dari pasar atau private placement. “Dalam rangka untuk memperkenalkan SUN dengan tenor 40 tahun yang merupakan instrumen obligasi negara dengan tenor terpanjang yang ditawarkan di pasar domestik,” kata Deni dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 30 Agustus 2024.

SUN dengan seri FR0105 yang diterbitkan oleh Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati tersebut memiliki tanggal jatuh tempo 15 Juli 2064. Transaksi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement. Deni berharap transaksi pada penerbitan selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme lelang secara reguler. 

Langkah ini, menurut dia, merupakan upaya pemerintah dalam pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Khususnya untuk mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur. 

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Abdul Hadi juga menyabut baik penerbitan ini. Asosiasi, ia memaparkan, secara intens telah melakukan audiensi dengan Pemerintah terkait dengan kebutuhan instrumen investasi. Terutama dalam membahas Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan yang selama ini sudah diterbitkan oleh Pemerintah. 

Scroll Untuk Melanjutkan

“Instrumen ini sangat cocok dengan profil risiko jangka panjang kami dan memungkinkan kami untuk mengelola portfolio investasi dengan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menyatakan SBN bertenor panjang ini diperlukan agar lembaga jasa keuangan memiliki lebih banyak opsi. “Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan industri keuangan, tetapi juga mendukung pendalaman pasar SBN domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional.”

Pilihan Editor: Prabowo Akan Tarik Utang Baru Rp 775 Trilliun, Kemenko Perekonomian: Rasio Utang Masih Aman