Month: July 2024

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyampaikan industri bus dalam negeri memiliki prospek yang menjanjikan untuk bisa memperkuat daya saing sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi (economic value added/EVA).

“Kami melihat industri bus memiliki prospek yang cerah di tahun 2024, tentunya hal ini menjadi hal yang menjanjikan para pelaku usaha bus di Indonesia,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Ia mencatat penjualan keseluruhan (wholesales pabrik ke diler) bus nasional naik hingga 140 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 6.227 unit pada 2023.

Sementara itu, pada saat yang sama, penjualan ritel diler ke konsumen bus nasional turut tumbuh 59 persen secara tahunan (yoy) menjadi 5.369 unit.

Pertumbuhan yang cukup ekspansif itu membuat bisnis di sektor bus memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Putu mengatakan hal itu dikarenakan kreativitas dan desain kerangka (karoseri) mobil bus buatan Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia, serta diakui secara global karena memiliki harga yang kompetitif.

“Bus produksi karoseri Indonesia juga telah diterima di beberapa negara tujuan ekspor,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan selama ini, Kemenperin konsisten untuk terus mendorong kinerja sektor industri otomotif di tanah air, termasuk dari segi peningkatan pasar dan penjualan mobil di dalam negeri.

Hal itu dikarenakan industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Industri alat angkut menjadi motor utama pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Pertumbuhan industri alat angkut tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor otomotif,” kata Putu.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) bisa menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil sehingga mendorong penjualan.

Menurut dia, insentif fiskal itu telah berhasil meningkatkan penjualan kendaraan dalam negeri sebanyak 113 persen dalam periode Maret-Desember 2021, serta pada Januari-Mei 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan hingga sebesar 95 ribu unit.

Pilihan Editor: Sleman Larang Tiga Bus Study Tour Beroperasi karena Tak Laik Jalan

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Badan Hubungan Legislatif Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Dede Indra Permana Soediro menyebut mekanisme perdagangan karbon kredit saat ini telah berjalan di negara maju dengan insentif berbasis pasar bagi pihak yang berhasil menurunkan karbon. 

Dede mengatakan di bursa karbon dunia pada 2023 mencatat nilai perdagangan hingga US$ 480 miliar atau setara Rp 8.000 triliun. “Indonesia mempunyai hutan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektar mampu menyerap 25 miliar ton emisi karbon. Apabila Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memanfaatkan potensi perdagangan karbon kredit maka bisa dibayangkan berapa besar pemasukan negara melalui pajak dan PNBP,” kata Dede seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 20 Juli 2024. 

Dede yang juga anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan potensi pasar internasional untuk perdagangan karbon kredit ini sangat masif. Namun, ia menyayangkan regulasi di Indonesia belum memfasilitasi ini. 

“Sayangnya regulasi kita belum memperbolehkan perdagangan karbon kredit di perdagangan internasional. Harapan kami akan ada pembahasan terkait regulasi perdagangan karbon kredit untuk pasar internasional sehingga kita tidak tertinggal dari negara-negara maju yang telah lebih dulu memasuki perdagangan kredit karbon ini,” kata dia. 

Dia menilai karbon kredit di Indonesia terlalu besar kalau hanya diperdagangkan dala bursa karbon dalam negeri. Dia berharap Indonesia memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk memfasilitasi perdagangan karbon kredit di pasar internasional. 

Tak hanya itu, Dede menegaskan bahwa dengan adanya regulasi ini pastinya akan menambah nilai tambah bagi pemerintah, apalagi isu perdagangan karbon kredit sedang ramai dibicarakan di pasar internasional. “Indonesia harus menjadi negara maju dengan berbagai terobosan yang ada,” kata Dede.

Pilihan editor: Mengapa Bursa Karbon Masih Sepi?