Month: July 2024

TEMPO.CO, Jakarta – Setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan merencanakan pembentukan Family Office, Jokowi belakangan meresmikan Golden Visa. Apa perbedaan keduanya?

Golden Visa dan Family Office adalah dua konsep yang sering dibahas dalam konteks investasi internasional dan pengelolaan kekayaan keluarga. Meskipun keduanya melibatkan investasi dan manajemen aset, mereka memiliki tujuan, struktur, dan manfaat yang sangat berbeda. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai perbedaan antara Golden Visa dan Family Office.

Apa Itu Golden Visa?

Dilansir dari investopedia.com, Golden Visa adalah program yang ditawarkan oleh berbagai negara yang memungkinkan individu asing untuk mendapatkan izin tinggal atau bahkan kewarganegaraan dengan melakukan investasi signifikan di negara tersebut. 

Program ini dirancang untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian lokal. Beberapa negara yang terkenal dengan program Golden Visa mereka antara lain Spanyol, Portugal, dan Uni Emirat Arab.

Syarat dan Manfaat Golden Visa:

1. Investasi Real Estate: Di Spanyol, misalnya, individu harus berinvestasi minimal 500 ribu Euro dalam properti untuk memenuhi syarat mendapatkan Golden Visa.
2. Investasi dalam Obligasi Pemerintan: Beberapa negara juga memungkinkan investasi dalam bentuk obligasi pemerintah. 
3. Investasi Bisnis: Di beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab, Golden Visa dapat diperoleh dengan memiliki atau mengembangkan proyek bisnis yang bernilai signifikan dan berteknologi maju.

Manfaat: 

1. Residensi dan Kewarganegaraan: Pemegang Golden Visa biasanya mendapatkan izin tinggal jangka panjang yang bisa diperbarui dengan kemungkinan untuk mengajukan kewarganegaraan setelah memenuhi syarat tertentu.
2. Akses ke Pendidikan dan Layanan Kesehatan: Di banyak negara, pemegang Golden Visa dan keluarga mereka mendapatkan akses ke sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan setempat. 
3. Bebas Visa di Zona Schengen: Bagi negara-negara Eropa, pemegang Golden Visa juga dapat menikmati perjalanan bebas visa di zona Schengen.

Apa Itu Family Office?

Dilansir dari investinasia.id, Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola investasi dan kekayaan untuk keluarga kaya. Family Office bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan keluarga dari generasi ke generasi.

Mereka sering kali mengelola segala aspek keuangan keluarga, termasuk perencanaan pajak, manajemen investasi, perencanaan warisan, dan urusan filantropi.

Struktur dan Fungsi Family Office:

1. Single Family Office vs Multi-Family Office:

• Single Family Office (SFO): Melayani satu keluarga saja dan sepenuhnya didedikasikan untuk kebutuhan keluarga tersebut.
• Multi-Family Office (MFO): Melayani beberapa keluarga dan menawarkan layanan yang lebih luas dengan biaya lebih rendah dibandingkan SFO.

2. Layanan yang Ditawarkan:

• Manajemen Investasi: Mengelola portofolio investasi keluarga, termasuk aset real estate, saham, obligasi, dan investasi alternatif.
• Perencanaan Pajak: Membantu keluarga dalam perencanaan pajak untuk mengoptimalkan keuntungan setelah pajak.
• Perencanaan Warisan: Membantu merancang rencana warisan yang sesuai dengan tujuan keluarga.
• Layanan Administratif: Mengelola urusan administratif dan legal untuk keluarga, termasuk manajemen properti dan perbankan.

Dilansir dari investinasia.id, ini perbedaan utama antara Golden Visa dan Family Office

Tujuan:

• Golden Visa: Dirancang untuk memberikan izin tinggal atau kewarganegaraan melalui investasi, biasanya untuk individu yang ingin menetap atau memiliki akses lebih mudah ke negara tertentu.
• Family Office: Fokus pada manajemen dan pengelolaan kekayaan keluarga secara holistik untuk memastikan keberlanjutan kekayaan dari generasi ke generasi.

Struktur dan Implementasi:

• Golden Visa: Memerlukan investasi langsung di real estate, bisnis, atau obligasi pemerintah di negara yang menawarkan program tersebut.
• Family Office: Dibentuk sebagai entitas manajemen kekayaan yang dapat mengelola berbagai jenis investasi dan layanan keuangan untuk keluarga.

Manfaat:

• Golden Visa: Menawarkan manfaat residensi, pendidikan, layanan kesehatan, dan bebas visa di zona tertentu.
• Family Office: Menyediakan layanan manajemen kekayaan yang komprehensif, perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan layanan administratif yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

Durasi:

• Golden Visa: Biasanya terkait dengan komitmen investasi yang harus dipertahankan untuk jangka waktu tertentu untuk mempertahankan status residensi.
• Family Office: Didirikan dengan tujuan jangka panjang untuk mengelola kekayaan keluarga secara berkelanjutan.

Pilihan Editor: Jokowi Bikin Golden Visa, WNA Jadi Bisa Punya Aset di Dalam Negeri, Bagaimana Aturan Sebelumnya?

TEMPO.CO, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

“Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.

“Saya malah baru tahu,” ujar dia.

Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.

“Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan,” kata dia.

Dalam susunan tim pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Akan Temui Jokowi

PP Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan  bersama Presiden Joko Widodo.

“Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.

Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

“Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu,” kata dia.

Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

“Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu,” ujar dia.

Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.

“Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang,” kata dia.

Selain Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang siap berpartisipasi adalah PBNU. Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sudah menyatakan menolak IUPK.