Month: July 2024

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah bersiap mengubah mekanisme penyaluran subsidi elpiji tabung 3 kg dari skema tertutup berbasis komoditas menjadi skema terbuka berbasis orang atau penerima manfaat akan diterapkan pada tahun 2026.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov menilai wacana transformasi skema subsidi energi khususnya elpiji 3kg telah berlangsung lama namun pertimbangan politik kerap menjadi penghambat realisasinya. Dampak dari ketidakjelasan perubahan skema subsidi membuat beban subsidi elpiji terus naik, dalam 10 tahun terakhir volume elpiji subsidi sudah naik 100% dari 2 juta metrik ton di 2014 menjadi 8 juta metrik ton di 2024.

Selain itu, adanya disparitas harga hingga 45% per kilogram antara elpiji public service obligation atau PSO dengan elpiji non-subsidi membuat penggunaan elpiji non-subsidi terus turun.

Seperti apa urgensi perubahan skema penyaluran subsidi elpiji? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno dan Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Selasa, 09/07/2024)

Jakarta (ANTARA) – Kecelakaan lalulintas di jalanan menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Data Korlantas Polri, selama 2023 terjadi 152 ribu kasus kecelakaan.

Dari jumlah itu, tingkat fatalitas meninggal dunia mencapai 27.689 korban jiwa. 

Tingginya angka fatalitas akibat kecelakaan lalulintas membuat masyarakat perlu memahami beberapa faktor penyebab kecelakaan. Harapannya masyarakat bisa lebih waspada, memahami peraturan lalulintas serta mempersiapkan fisik dan kendaraan agar terhindar dari insiden itu.

Berikut sejumlah faktor terbesar yang dapat terjadi kecelakaan lalu lintas:

Faktor internal

1. Kelalaian pengemudi

Kelalaian biasanya dimulai dari sikap pengemudi yang tidak fokus saat berkendara bahkan tidak memahami rambu. Hal yang banyak terjadi saat ini adalah pengemudi lalai karena mengoerasikan ponsel saat menyetir, mendengarkan musik terlalu keras hingga tidak memperhatikan rambu lalulintas.

2. Kelelahan

Pengemudi yang kelelahan sebaiknya segera menepi dan mencari lokasi aman untuk beristirahat. Kelelahan membuat pengemudi kehilangan kontrol atas kendaraan yang ia kemudikan. Jika kelelahan itu dibiarkan, pengemudi bisa mengalami “micro sleep” bahkan tertidur saat kendaraan masih melaju. Hal itu biasanya bisa menyebabkan kecelakaan fatal karena kendaraan meluncur tidak terkendali.

3. Kurang pengalaman

Pengendara yang belum mahir atau baru bisa menyetir tidak boleh langsung terjun ke jalan raya. Pengendara jenis ini sebaiknya tetap didampingi instruktur, keluarga atau mitra yang sudah paham cara berkendara.

Kurangnya pengalaman membuat pengendara tidak terampil saat melintasi jalanan dengan kondisi yang tidak bagus. Kurangnya pengalaman juga membuat pengendara berpotensi melakukan kesalahan saat menghadapi situasi darurat, misalnya tanjakan, tikungan, atau medan jalan yang sulit.

4. Tidak patuh aturan lalu lintas

Kecelakaan lalulintas biasanya diawali dari pelanggaran terharap rambu lalulintas. Maka pengemudi wajib memahami dan mematuhi rambu atau aturan lalulintas. 

5. Kondisi kesehatan

Faktor internal berikutnya adalah kondisi kesehatan. Pengemudi yang sedang sakit atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berkendara, dilarang mengemudikan kendaraan dengan alasan keamanan, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan di sekitarnya.

Faktor eksternal

1. Kondisi lingkungan dan cuaca

Kondisi lingkungan atau cuaca yang tidak baik bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Misalnya hujan deras yang membuat pengemudi tergelincir, banjir yang membuat mobil pengemudi terperosok ke lubang atau kabut yang bisa menghalangi jarak pandang pengemudi.

2. Kondisi jalan

Kondisi jalan juga menjadi salah satu faktor eksternal yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalanan kadang tidak selalu baik, pengemudi kadang bisa menemui lintasan yang rusak, tanpa penerangan atau jalanan yang tidak bisa dilewati karena faktor cuaca.

3. Kondisi kendaraan lain

Kendaraan lain bisa menjadi penyebab kecelakaan untuk diri kita. Maka hindarilah kendaraan-kendaraan dengan faktor risiko tinggi, misalnya tidak berada di sisi atau belakang truk ketika sedang menanjak, tidak berada di jalur kanan di jalur bebas hambatan, atau hindarilah parkir di bahu jalan karena Anda bisa tertabrak kendaraan lain yang melintas.

4. Kesalahan pengguna jalan lain

Faktor lain yang memicu kecelakaan adalah kelalaian pengguna jalan lain, misalnya menerobos lampu lalulintas, berpindah jalur tanpa menyalakan lampu sign, tidak menyalakan lampu, berhenti mendadak hingga rem blong. 

Untuk itu, jadilah pengendara yang patuh terhadap aturan lalulintas agar tidak celaka dan tidak menjadi penyebab kecelakaan untuk pengguna kendaraan lainnya.
 

Baca juga: Mengemudi sambil berponsel jadi penyebab utama kecelakaan lalulintas

Baca juga: Truk engkel diduga penyebab kecelakaan beruntun di gerbang Tol Halim

Baca juga: KNKT ungkap penyebab kecelakaan didominasi faktor geometrik jalan

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor residensial sudah berdampak pada bergeliatnya sektor properti. Pada triwulan pertama tahun 2024, penjualan dan harga rumah tapak primer mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) oleh Bank Indonesia, penjualan properti residensial pada triwulan I 2024 meningkat signifikan sebesar 31,16 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,37 persen (yoy).

“Peningkatan penjualan properti residensial pada triwulan pertama 2024 terjadi pada semua tipe rumah, dengan peningkatan tertinggi pada rumah tipe besar. Dengan detil peningkatan sebagai berikut; penjualan rumah tipe kecil naik 37,84 persen (yoy), tipe menengah 13,57 persen (yoy), dan tipe besar 48,51 persen (yoy),” tulis Knight Franks Indonesia dalam rilisnya, dikutip Senin (8/7/2024).

Sementara itu, beberapa pengembang rumah tapak yang dapat mengimplementasikan kebijakan ini juga menyebutkan, signifikansi dari kebijakan ini mampu memberikan kontribusi transaksi sekitar 15-20%. Hal senada juga terungkap dari pengembang hunian vertikal yang dapat mengakses kebijakan ini pada tahun lalu.

Sesuai dengan hasil survei Property Outlook yang dilakukan Knight Frank Indonesia pada akhir tahun 2023 lalu, 73% responden menyatakan insentif PPN DTP akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan properti di Indonesia.

Pengembang menganggap insentif PPN DTP ini sangat krusial untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Berlanjutnya insentif ini, memberikan kelanjutan optimisme bagi sejumlah pengembang untuk mencapai target penjualannya di tahun 2024.

Memang kebijakan ini hanya berlaku pada kondisi tertentu, hanya pengembang yang memiliki unit ready stock, dengan kisaran harga unit yang berada pada rentang harga tertentu yang dapat mengakses kebijakan ini.

Selain itu, hanya konsumen pembeli rumah pertama yang dapat mengakses insentif ini. Konsumen juga tidak diizinkan untuk menjual kembali unit yang telah dibeli, dalam periode tertentu setelah masa transaksi.

“Menurut Knight Frank Indonesia, kebijakan PPN DTP sebagai stimulus yang dirilis oleh Pemerintah di tengah masa pemulihan ekonomi memang tidak terelakkan. Memiliki dampak positif terhadap performa sektor properti, khususnya di subsektor residensial. Meski magnitude dari kebijakan ini masih terbatas pada segmen menengah. Kebijakan ini juga membantu konsumen dalam memberikan alternatif hunian dengan harga yang dapat dijangkau,” tulis Knight Franks Indonesia.

Sekadar informasi, PPN DTP diberikan dalam dua periode, yaitu untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024, dengan PPN akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Penyerahan rumah periode 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, dengan PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun berlaku dengan harga jual maksimal per unit 5 miliar rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 21 November 2023.

Next Article BI Rate Naik Jadi 6,25%, Sektor yang Dapat Insentif Kredit Diperluas!

(dce)