Month: June 2024

BUMP ini akan dikelola secara profesional oleh anggota Pramuka berkompeten di Kota Tangerang.

Tangerang (ANTARA) – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tangerang, Banten, telah membentuk Badan Usaha Milik Pramuka (BUMP) yang difokuskan bergerak di bidang jasa, ritel, dan waralaba (franchise).

“BUMP ini akan dikelola secara profesional oleh anggota Pramuka berkompeten di Kota Tangerang,” kata Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Tangerang Kaonang dalam keterangannya di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan pembentukan BUMP ini merupakan inovasi terbaru untuk optimalisasi pemberdayaan anggota Pramuka.

Selain itu keberadaan BUMP ini sangat penting sebagai ruang mengembangkan kewirausahaan bagi anggota. Bahkan ke depan akan juga didorong bergerak di bidang penjualan produk, jasa, event, sampai bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar.

Baca juga: Ponpes Gontor pastikan Pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler wajib

BUMP  akan dioptimalkan sebagai ruang pengembangan kapasitas anggota Pramuka di Kota Tangerang, khususnya di bidang kewirausahaan.

“Banyak peluang yang bisa dikembangkan melalui kerja sama apalagi banyak perusahaan besar di Kota Tangerang saat ini,” katanya.

Baca juga: Kwartir nasional kampanyekan gerakan Media Sahabat Pramuka

Tidak hanya itu, pengelolaan BUMP juga dinilai dapat memberikan dampak positif terutama untuk menciptakan generasi muda yang mampu berwirausaha bahkan menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.

“Selain itu, anggota-anggota akan dididik untuk menjadi pengusaha matang. Jadi pada saat mereka lulus kuliah mempunyai mentalitas dan jiwa wirausaha yang unggul bahkan berdaya saing,” kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) tiba-tiba memasukkan Brunei Darussalam ke dalam daftar hitam. Tetangga RI itu menjadi salah satu negara yang “di-blacklist” terkait perdagangan manusia.

Hal ini keluar dalam laporan tahunan Deprtemen Luar Negeri AS, dimuat AFP Selasa (25/6/2024). Brunei masuk ke dalam daftar “tingkat 3” yang berisi negara-negara yang tidak berbuat cukup dalam melawan perdagangan manusia dan dapat dikenakan sanksi AS atau pengurangan bantuan.

Disebut bahwa tetangga RI itu tidak menghukum pelaku perdagangan manusia selama tujuh tahun berturut-turut. Bahkan mengadili atau mendeportasi korban yang membutuhkan bantuan.

“Brunei Mempublikasikan upaya untuk menangkap ‘pekerja yang melarikan diri’, dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap,” kata laporan itu merujuk perlakuan monarki kaya minyak itu ke korban.

Brunei secara umum memiliki hubungan baik dengan AS. Meskipun negara mayoritas Muslim ini kerap mendapat kritik karena tetap menerapkan hukuman mati, terutama ke mereka kelompok homoseksual.

Sementara itu, nasib sama juga terjadi ke Sudan. Negara Afrika itu disorot karena tak becus menangani perekrutan tentara anak-anak.

Laporan itu juga menyoroti peran teknologi, dengan mengatakan bahwa teknologi mempermudah para pelaku perdagangan manusia untuk melintasi perbatasan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang menyebutkan peningkatan penipuan dunia maya yang memikat orang-orang yang dipaksa bekerja.

“(Padahal) beberapa dari teknologi yang sama dapat digunakan untuk mengungkap dan menghentikan perdagangan manusia dan dapat membantu kita meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.

Di sisi lainnya, Vietnam dikeluarkan dari “Tingkat 3” karena dianggap telah melakukan peningkatan penyelidikan dan penuntutan serta memberi bantuan yang lebih besar kepada para korban. Vietnam sendiri sudah dimasukkan AS ke dalam daftar yang sama dua tahun ini.

Hal sama juga terjadi ke Afrika Selatan dan Mesir. Sementara Aljazair resmi dikeluarkan dari daftar. Sebelumnya China, Rusia dan Venezuela juga masuk daftar AS.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan pengusaha dan ekonom meminta pemerintah maupun otoritas moneter segera menyelamatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah terus melemah hingga tertekan di level atas Rp 16.400/US$.

Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,12% di level Rp16.445/US$ pada Jumat (21/6/2024). Bahkan di tengah perdagangan, rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya yakni di level Rp16.475/US$, kondisi terparah sejak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020 atau sekitar empat tahun silam.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menekankan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus memastikan kurs rupiah jangan sampai tembus ke level psikologis Rp 16.500/US$. Sebab, bila itu terjadi, dia khawatir rupiah akan terus mengakumulasi sentimen negatif pelaku pasar keuangan, sehingga sulit dijinakkan dan merosot sampai Rp 17.000/US$.

“Jadi, ya harapannya sih Rp 16.500 ini udah tertinggi ya, enggak sampai Rp 17.000,” tutur Telisa kepada CNBC Indonesia, Senin (24/6/2024).

Menurut Telisa, rupiah harus segera dijinakkan karena bahan baku Industri di Indonesia mayoritas impor, ditambah dengan barang konsumsi pokok masyarakat yang juga banyak dipenuhi dari impor. Kondisi itu akan membuat barang-barang impor yang naik akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ujungnya, harga jual di dalam negeri naik.

“Inflasi akan naik, nih. Makanan minuman saja, misalkan, industri makanan minuman itu kan banyak masih impor, ya. Gulanya impor, gandumnya impor, misalkan, itu kan bisa mempengaruhi harga kebutuhan pokok,” tegasnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan terus melemahnya nilai tukar rupiah ini memang akan mengganggu iklim industri di Tanah Air. Menyebabkan gangguan rantai pasok karena biaya operasional perusahaan, seperti bahan baku, logistik, hingga transportasi menjadi tinggi.

“Kadin Indonesia mengimbau pemangku kepentingan terkait untuk berhati-hati terhadap dampak ini, terutama bagi pihak-pihak yang sangat bergantung pada nilai tukar, seperti importir dan pemegang utang dalam nominal dolar AS,” kata Arsjad.

Untuk menghadapi pelemahan rupiah terhadap dolar, dia bahkan telah mengimbau kepada dunia usaha untuk melakukan dua langkah antisipatif. Bagi para pemegang utang dalam dolar segera melakukan hedging valuta asing dan restrukturisasi utang jika diperlukan, serta mengkonversi utang dolar menjadi rupiah.

Selain itu, dalam menghadapi situasi ini, dunia usaha juga dia sarankan melakukan langkah antisipatif jangka pendek, seperti melakukan kalkulasi dalam mengurangi beban usaha dengan efisiensi, penundaan ekspansi atau investasi, hingga mencari bahan baku alternatif untuk mengurangi
ketergantungan.

“Kadin Indonesia juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin, Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi, Carmelita Hartoto menegaskan, dengan potensi risiko itu, pemerintah saat ini memang sudah harus segera melalukan langkah-langkah menjinakkan tekanan terhadap kurs rupiah.

Pelemahan kurs rupiah saat ini akan membuat naiknya biaya produksi jika terjadi dalam waktu yang lama. Membuat daya saing melemah dan pelaku usaha ujungnya harus melakukan efisiensi di banyak lini.

“Kami sangat mengharapkan pemerintah untuk memberikan perhatian dan melakukan tindakan-tindakan untuk memperkuat nilai rupiah. Agar tidak terjadi kenaikan biaya produksi, pelemahan daya saing, dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menganggap, dalam menjinakkan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan kebijakan intervensi pasar keuangan saja, sebagaimana yang dilakukan Bank Indonesia (BI).

“Itu tidak akan cukup efektif menciptakan stabilitas nilai Rupiah. Pemerintah perlu fokus menciptakan stimulus peningkatan produktivitas real untuk penerimaan valas yang lebih besar melalui peningkatan kinerja ekspor dan FDI (Foreign Direct Investment),” tutur Shinta.

[Gambas:Video CNBC]

(haa/haa)