Month: June 2024

Batam (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perlu kerja sama erat antara lembaga dan pelaku industri untuk menumbuhkan transaksi di bursa karbon. 

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK Antonius Hari P.M pada FGD dengan Redaktur Media Massa di Batam, Sabtu, mengatakan hingga 5 Juni 2024, total perdagangan di bursa karbon baru mencapai 600 ribu ton setara CO2 dengan nilai transaksi Rp36,78 miliar.

“Ini kami yakin potensinya tinggi, namun kerja sama di antara OJK dan kementerian serta industri terkait sangat penting untuk pertumbuhan bursa karbon,” kata Antonius.

Bursa karbon Indonesia berdiri sejak 26 September 2023. Setelah 9 bulan berdiri, Antonius menyebut pertumbuhan bursa karbon masih relatif stabil dan belum menyentuh level yang menggembirakan.

Ia menekankan bahwa OJK tidak bisa berdiri sendiri untuk menumbuhkan bursa karbon. Namun perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan.

“Karena kita butuh dukungan untuk supply and demand. Itu di luar kontrol kami, lebih ke kementerian terkait,” ujar dia.

Dari sisi pasokan atau suplai, bursa karbon Indonesia dapat ditopang dari sektor kehutanan, energi, maupun transportasi.

“Suplai itu ‘didrive’ (didorong) dari kementerian. Untuk ‘demand’ itu ‘didrive’ misalnya dengan pajak karbon, allowance (kewajiban),” kata dia.

Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang didirikan pada September 2024 menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

IDXCarbon terhubung dengan SRN PPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari penghitungan dua kali.
 
Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban dan/atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjadi pengguna jasa IDXCarbon dan membeli unit karbon yang tersedia.

Menurut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

Menurut Presiden, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) merupakan orang yang tepat dikatakan sebagai “Bapak Pengendali Inflasi”.

“Kalau Puang (sebutan gelar bangsawan masyarakat Bugis) menyampaikan saya Bapak Inflasi, sebetulnya Bapak Inflasi adalah Bapak Jokowi, Karena saya dapat perintah dari beliau itu bulan September 2022, ketika angkanya 6 persen,” kata Tito di sela Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Jumat malam.

Tito menyampaikan hal itu, menanggapi pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai “Bapak Pengendali Inflasi”.
 

Menurut Tito, orang yang tepat untuk disematkan sebagai Bapak Inflasi Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Negara sehingga bisa menekan inflasi dari 6 persen per September 2022, kini menjadi 2,84 persen per Mei 2024.
 

“Dan kita memang pemerintah pusat menargetkan kendali inflasi pada angka 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya maksimal 3,5 persen dan paling rendah 1,5 persen,” ujar Tito.
 

Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa mencapai inflasi 0 persen, karena Indonesia sebagai negara produksi, bukan seperti Singapura yang merupakan negara konsumsi yang tidak memiliki sawah dan petani.
 

Dia menjelaskan bagaimana inflasi Indonesia bisa ditekan hingga 2,84 persen. Awalnya pada September 2022, ketika inflasi 6 persen, Tito mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi.
 

Ketika dipanggil Kepala Negara, Tito menjelaskan bahwa langkah yang harus dilakukan adalah daerah harus dikendalikan dan tidak boleh diam saja.
 

Karena ilmunya menangani inflasi itu, lanjut Tito, menurut Harvard cuma satu instrumen dan berlaku di seluruh dunia, yaitu pengendalian bunga bank.
 

“Ketika kemudian terjadi inflasi tinggi maka suku bunga dinaikkan, begitu suku bunga dinaikkan maka produksi akan turun, demand (permintaan) juga akan turun, otomatis inflasi akan turun. Tapi ketika inflasi terlalu rendah, maka bunga juga akan direndahkan supaya demand akan naik. Ilmunya itu,” papar Tito.
 

Namun, Tito mengaku bahwa penjelasan itu tidak disetujui oleh Presiden saat itu. Bahkan Kepala Negara langsung menginstruksikan kepada Mendagri agar menangani inflasi seperti mengatasi wabah pandemi COVID-19.
 

“Pak Jokowi bilang enggak, kita pake ilmu yang lain, ilmu COVID-19. Semua seluruh dunia tidak ada yang ahli COVID, karena COVID yang terakhir sekali pandemi adalah pada saat tahun 1927 artinya 100 tahun lebih,” ungkap Tito.
 

Presiden lalu memerintahkan Mendagri memetakan per wilayah mulai rumah sakit mana yang penuh, daerah dengan kasus meninggal terbanyak, hingga kasus positifnya tertinggi dikategorikan merah.
 

Sementara, untuk wilayah di luar kategori itu diberi tanda kuning, dan hijau. Bagi yang kuning bisa bergerak, namun masih ada sejumlah pembatasan sedangkan hijau bisa bergerak bebas.
 

Kebijakan itu diambil sebagai langkah menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan pengendalian ekonomi. Karena ada negara yang kencang dan berhasil menangani COVID-19 tetapi ekonominya kolaps.
 

Ilmu itu kemudian yang diminta oleh Jokowi untuk diterapkan terhadap penanganan inflasi. Dan Presiden juga meminta semua pemangku kepentingan berkumpul setiap daerah dicek dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
 

Melalui mekanisme itu, lanjut Tito, pengendalian inflasi bisa di angka 2,84 persen dan bahkan di bulan Mei 2024 pertama kali sejak September 2022 secara bulanan terjadi deflasi yaitu minus 0,03 persen.
 

“Biasanya makanan, minuman, tembakau selalu merah. Baru bulan Mei 2024, makanan, minuman, tembakau yang bisa selalu merah ini justru deflasi 0,29 persen,” ujarnya.
 

Tetapi, Tito mengaku bahwa pencapaian itu juga merupakan kerja keras dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang bekerja di bidang pangan.
 

“Jadi, sebetulnya Bapak Inflasinya adalah Bapak Jokowi, tapi sebetulnya yang bekerja Pak Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan dan Direktur Bulog sebetulnya. Kami (Kemendagri) hanya membantu mengkoordinir saja,” kata Tito.
 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai “Bapak Pengendali Inflasi”.
 

“Beliau (Mendagri) pengendali inflasi terbaik yang kami tahu. Saya kita tidak berlebihan kalau kita menyebut beliau (Mendagri) sebagai ‘Bapak Pengendali Inflasi Indonesia’,” kata Mentan di sela Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Mendagri.
 

Menurutnya, kinerja Mendagri sangat baik karena mampu mengendalikan inflasi hingga mencapai angka 2,84 persen.
 

“Hari ini kita bisa tersenyum karena inflasi kita. Sekarang ini Argentina inflasinya 120 persen, Turki 70 persen, Amerika 6 persen dan beberapa negara negara lain tertekan ekonominya karena inflasi yang tidak bisa terkendali. Jadi, tidak berlebihan kalau beliau menjadi Bapak Pengendali Inflasi Indonesia,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024