by admin admin No Comments

Anda Temukan Kecurangan PPDB? Laporkan ke KPK, Ini Caranya

“Nanti dari situ, kalau misalnya dia merasa sudah diumumkan, tidak adil atau ada temannya, orang yang dia tahu, sebenarnya enggak pantas masuk, selain lapor ke Mas Ubaid [Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, red], monggo dikunjungi Jaga.id, itu ada WA-nya juga di situ, nanti di situ silakan, ya,” terangnya.

by admin admin No Comments

OJK: Piutang pembiayaan meningkat 10,82 persen jadi Rp486,35 triliun

Profil risiko perusahaan pembiayaan  terjaga

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut piutang pembiayaan pada sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) meningkat 10,82 persen year over year (yoy) pada April 2024 menjadi sebesar Rp486,35 triliun.

“Pertumbuhan didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 10,72 persen yoy,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (DK) OJK Bulanan Mei 2024 di Jakarta, Senin.

Profil risiko perusahaan pembiayaan  terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,82 persen dan NPF net sebesar 0,89 persen.

Lebih lanjut Agusman menuturkan rasio dana dari pinjaman atau gearing ratio perusahaan pembiayaan naik menjadi sebesar 2,32 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pertumbuhan pembiayaan modal ventura di April 2024 terkontraksi sebesar 12,61 persen yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun.

Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di April 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 24,16 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp62,74 triliun.

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 2,79 persen.
Baca juga: Penyidik OJK selesaikan 123 perkara hingga Mei 2024
Baca juga: OJK lakukan penelaahan atas laporan keuangan Indofarma
Baca juga: OJK catat aset industri asuransi naik capai Rp1.121,69 triliun

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

by admin admin No Comments

SPSI Soroti Tak Ada Perwakilan Buruh di Komite BP Tapera: Buka Peluang Kebocoran Dana

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Federasi Serikat Pekerja  Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Endang Hidayat, menyoroti nihilnya perwakilan buruh di Komite Badan Pekerja Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menurut dia, kondisi ini membuka peluang adanya kebocoran dana.

Endang membandingkan Komite BP Tapera dengan Komite BPJS. Di sana, ada perwakilan buruh yang berperan sebagai komite. Dengan begitu, pengawasan menjadi lebih optimal. Dia menduga tak adanya perwakilan buruh di Komite BP Tapera merupakan langkah politik pemerintah. “Akan bisa diduga terjadi kebocoran dana yang ditabung oleh buruh baik ASN maupun swasta,” ujar Endang dalam konferensi pers di Kantor Apindo DKI Jakarta, Menteng, Senin, 10 Juni 2024.

Dengan tak adanya perwakilan buruh, Endang menilai dampak Tapera akan makin menyengsarakan buruh. Sebab, buruh dipaksa menabung, tapi tak bisa mengontrol simpanan mereka. Karena itu, dia menuntut pemerintah membatalkan program Tapera.

Komite BP Tapera berfungsi sebagai perumus serta penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Anggota komite diisi oleh pejabat ex officio, yaitu Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai ketua, serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan unsur profesional sebagai anggota.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, merespons banyaknya kritik yang ditujukan kepada program iuran Tapera. Dia menyebut pihaknya kini berfokus membangun kredibilitas untuk mendapat kepercayaan masyarakat. “Harus dibangun dulu kredibilitas BP Tapera untuk mendapatkan trust masyarakat. Itu tugas yang diamahkan ke kami dari Komite (BP Tapera) pada pelantikan 13 Maret 2024 kemarin,” katanya saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 8 Juni 2024.

Scroll Untuk Melanjutkan

Heru mengatakan, Komite Tapera merekomendasikan agar BP Tapera memperbaiki tata kelola terlebih dahulu. Progresnya masih terus dipantau secara langsung oleh Komite Tapera.

Pilihan editor: BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

HAN REVANDA PUTRA