Month: June 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, merilis sebuah artikel opini yang dimuat di media asal Amerika Serikat (AS), Newsweek, Rabu. Artikel tersebut berjudul ‘The Road Ahead for Indonesia-One of the Fastest Growing Economies in Asia’.

Dalam tulisannya, Prabowo menjabarkan bahwa ia memiliki keinginan untuk menjadikan Indonesia menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia. Ia menyebut ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melanjutkan program yang dicanangkan pendahulunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya bermaksud untuk melaksanakan misi ini, membangun landasan yang telah saya bangun, dan juga memperdalam transformasi dengan memetakan arah yang dinamis ke depan,” tulis Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan, dikutip Jumat (14/6/2024).

Dalam program transformasinya, Prabowo menekankan penuh pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menyebut SDM Indonesia lah yang membuat RI unggul, lebih dari hasil kekayaan alam.

“Inilah sebabnya mengapa semua yang akan saya lakukan harus berkontribusi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita, lapangan kerja yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, peluang baru untuk berhasil dan berkembang,” katanya.

Untuk mencapai fokus ini, Prabowo pun menjabarkan program unggulannya yakni makan gratis bagi siswa-siswi sekolah dasar. Menurutnya, kebijakan ini akan meningkatkan kehadiran dan kinerja sekolah serta mengembangkan tumbuh kembang dan gizi anak-anak Indonesia.

Selain dari sisi nutrisi, Prabowo juga berniat untuk menambah kualitas pemuda Indonesia dari segi pembekalan skill. Ia merencanakan untuk menggelar pelatihan-pelatihan serta pembangunan sekolah sains baru agar nantinya perekonomian RI dapat terdiversifikasi dengan baik.

“Diversifikasi sangatlah penting. Hal ini terjadi pada perekonomian kita dengan mendukung sektor-sektor yang paling menjanjikan, yaitu industri inovasi dan teknologi tinggi, dimana Indonesia sudah mempunyai potensi besar, sumber daya manusia yang berbakat dan berketerampilan tinggi,” tambah mantan Danjen Kopassus itu.

Kemudian, Prabowo juga memaparkan terkait rencana pengelolaan hasil mineral Indonesia. Ia bertekad akan mengutilisasi hasil alam ini untuk memastikan terwujudnya pembangunan ekonomi jangka panjang dan modernisasi.

“Kebijakan hilirisasi industri akan terus berlanjut dan akan diperluas, memastikan lebih banyak pendapatan, lebih banyak investasi, dan lebih banyak lapangan kerja.”

Lebih lanjut, Prabowo juga menjelaskan posisi geopolitik RI dalam masa kepemimpinannya nanti. Ia berjanji akan memperdalam hubungan dengan China dan Amerika Serikat (AS), di tengah munculnya rivalitas antara kedua negara Pasifik itu.

Prabowo juga berkomitmen akan ada fokus khusus pada Afrika. Ia yakin benua itu memiliki banyak peluang untuk dikembangkan

“Hal ini penting bagi kita, yang tidak hanya didukung oleh kepentingan dan kerja sama yang sama di sejumlah bidang, namun juga oleh nilai-nilai bersama, seiring kita membentuk beberapa negara demokrasi terbesar di dunia,” ungkapnya lagi.

“Kita dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan dengan membangun sinergi dan kemitraan, bekerja untuk mentransformasi negara kita,” tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Jakarta (ANTARA) – Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan total dana hingga Rp6 triliun untuk tahap persiapan dan implementasi Sensus Ekonomi 2026 hingga menyelesaikan pengolahan data lanjutan.

“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” kata Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa program tersebut pula yang membuat pihaknya mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025, di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun, kepada Komisi XI DPR RI.

Menurut dia, karena Sensus Ekonomi 10 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada 2026 maka pihaknya perlu melakukan berbagai persiapan sejak 2025, mengingat metode yang digunakan dalam pengambilan data bukan sampling, melainkan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional.

“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” ujar Amalia.

Terkait lamanya waktu yang dibutuhkan, ia menuturkan bahwa keberadaan teknologi dan digitalisasi tidak serta merta mengurangi durasi pelaksanaan sensus tersebut karena paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu.

Pihaknya pun mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) dalam proses sensus tersebut.

“Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih,” ujarnya.

Selain persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026, Amalia mengatakan bahwa tingginya biaya yang dibutuhkan pihaknya tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik yang telah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025.

Ia menyampaikan bahwa berbagai survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).

“Ini kira-kira untuk program inisiatif baru BPS untuk 2025 yang tidak pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di 2025,” imbuhnya.

Baca juga: BPS ajukan pagu indikatif untuk tahun depan senilai Rp4,609 triliun
Baca juga: Pemerintah fokus perbaiki vokasi guna ikuti perkembangan teknologi

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia dan Belarusia dilaporkan telah memulai latihan senjata nuklir. Hal ini dilakukan saat kedua negara bersekutu itu mendapatkan sanksi dari Barat pasca serangan Moskow ke Ukraina.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa negara-negara tersebut telah mulai mempraktikkan penggunaan senjata nuklir non-strategis dalam pertempuran bersama. Latihan tersebut dimulai pada 21 Mei di Distrik Militer Selatan Rusia.

“Latihan bertujuan untuk mempersiapkan pasukan dan peralatan untuk menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan tanpa syarat. Ini juga terkait pernyataan dan ancaman provokatif terhadap Rusia,” ujar lembaga pemerintahan Moskow itu dikutip Newsweek, Kamis (13/6/2024).

Kementerian merilis video dari lokasi yang tidak ditentukan yang menunjukkan sistem rudal Iskander sedang digerakkan dan rudalnya diangkat. Juga dalam klip tersebut terdapat pencegat supersonik MiG-31 dengan rudal Kinzhal dan pembom supersonik jarak jauh Tupolev Tu-22M3.

Latihan ini diadakan saat retorika perang nuklir terus memuncak aliansi militer Barat, NATO, melawan Rusia. Pejabat Rusia juga telah mengkritik skema pembagian nuklir NATO, di mana beberapa senjata Amerika Serikat (AS) disimpan di negara-negara non-nuklir, termasuk Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki.

Akhir Mei lalu, Vladimir Kulishov, wakil direktur pertama Dinas Keamanan Federal (FSB) dan kepala Dinas Penjaga Perbatasan Rusia, menyebut NATO sedang bersiap menyerang negaranya dengan nuklir.

“Operasi intelijen NATO di dekat perbatasan Rusia tengah meningkat. Pasukan aliansi tengah mengintensifkan pelatihan militer, di mana mereka menyusun skenario militer terhadap Federasi Rusia, termasuk serangan nuklir di wilayah kami,” ujarnya kepada kantor berita RIA Novosti.

Pernyataan ini ditolak keras oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi tersebut telah mendengar tudingan seperti itu berkali-kali sebelumnya. Menurutnya, ini dilakukan Moskow untuk menekan NATO agar berhenti membantu Ukraina.

“Ini bukan hal yang baru. Sudah lama terjadi bahwa setiap kali sekutu NATO memberi dukungan kepada Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha mengancam kita untuk tidak melakukan hal itu. Dan eskalasinya, ya, Rusia semakin mengeskalasi dengan menyerang negara lain,” katanya kepada wartawan dikutip Reuters.

Sementara itu, Belarusia terus diasumsikan memberikan dukungan penuh kepada Moskow dalam serangan ke Ukraina. Diketahui, Presiden Belarus Alexander Lukashenko merupakan sekutu terdekat Putin.

Tahun lalu, hulu ledak taktis Rusia diangkut ke Belarus, yang notabenenya merupakan tetangga dari negara-negara NATO, Polandia dan Lithuania. Hal ini dilakukan setelah Minsk memperkenalkan doktrin militernya kemungkinan menggunakannya dalam menanggapi ancaman eksternal.

Putin bersikeras bahwa senjata di Belarus sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow. Institut Studi Perang mencatat pada bulan Januari bahwa tidak ada indikasi Rusia atau Belarusia menginginkan eskalasi nuklir.

[Gambas:Video CNBC]

(sef)

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan ancaman dari kehadiran aplikasi perdagangan lintas negara asal China, Temu, dapat diantisipasi melalui penguatan aturan, salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang berupaya memisahkan media sosial dan perdagangan elektronik.

Mirip seperti TikTok Shop sebelumnya, aplikasi Temu mempunyai potensi mengganggu pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri.

Pelaksana Harian Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud di Jakarta, Rabu (12/6), mengatakan bahwa pemerintah sudah menyadari adanya potensi gangguan yang dihadapi para pelaku UMKM dari munculnya berbagai aplikasi digital cross-border trade (perdagangan lintas negara) yang memangkas jalur distribusi dan memasukkan barang impor langsung dari China.

“Belajar dari kasus TikTok Shop, tidak semua bisnis model digital atau platform digital sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dalam kasus TikTok Shop, platform tersebut menghadirkan peluang, namun secara bersamaan mengubah model bisnis operasional dan transaksi UMKM yang berpotensi memunculkan dampak lanjutan terhadap aspek persaingan usaha dan lahirnya monopoli bisnis,” kata Musdhalifah dalam acara Media Briefing: Perkembangan Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

Baca juga: Menteri Teten khawatirkan masuknya lokapasar baru dari China

Musdhalifah mengatakan kehadiran aplikasi semacam itu tanpa adanya regulasi yang sesuai dapat merusak ekosistem pasar yang telah ada, menciptakan kompetisi tidak adil yang berakibat menurunnya permintaan produk lokal hingga menghilangkan sebagian pekerjaan di sektor distribusi.

Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan UMKM melalui serangkaian kebijakan strategis, salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Pada kesempatan sama, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo menambahkan aplikasi cross-border trade harus diantisipasi sebab bisa mengancam keberadaan UMKM.

“Kemarin kita bicara banyak terkait TikTok, sekarang muncul lagi Temu. Memang kenyataannya seperti Temu ini sudah beroperasi di beberapa negara dan kita perlu mengantisipasi apabila mereka beroperasi di Indonesia,” jelas Herfa.

Baca juga: Menkop waspadai aplikasi belanja digital dari China rambah RI

Aplikasi perdagangan elektronik Temu dapat menghubungkan langsung antara pabrik dengan pembeli. Hal itu dapat mematikan pelaku UMKM karena akan mengubah tatanan rantai pasok.

“Dalam Permendag itu, ada beberapa ketentuan terkait PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang bisa kita jadikan acuan untuk bukan menahan, tetapi meregulasi secara lebih tepat aplikasi-aplikasi yang lain,” tuturnya.

Menurut Herfan, aturan itu sebagai salah satu cara untuk menahan atau memastikan agar aplikasi perdagangan tersebut tidak langsung memberikan dampak pada UMKM.

“Dalam Permendag itu juga ada pasal yang mensyaratkan kewajiban minimum pricing untuk kegiatan lintas negara, di mana minimal itu harganya 100 dolar AS untuk pengiriman barang,” kata Herfan.

Kendati demikian, tambah Herfan, aturan tersebut belum cukup untuk menyelamatkan UMKM karena inovasi digital akan terus berkembang. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mempelajari dampak dari inovasi-inovasi digital demi menyusul ketertinggalan kemajuan teknologi.

“Ini PR (pekerjaan rumah) yang cukup besar karena lagi-lagi terkait UMKM. PR kita pertama ini meningkatkan literasi digital terlebih dahulu, mengajak UMKM kita untuk mulai masuk dalam literasi digital,” tambahnya.

Baca juga: Pemerintah perlu dorong pelaku UMKM rambah platform digital
Baca juga: Kemendag siapkan strategi agar UMKM mampu bersaing di lokapasar

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024