Month: June 2024

TEMPO.CO, Jakarta – Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia memutuskan menarik seluruh dananya dari PT Bank Syariah Indonesia disingkat BSI. Keputusan ini berdampak signifikan terhadap saham BSI yang mengalami penurunan drastis, mencapai Rp 2.180 per lembar pada akhir pekan Juni 2024.

Keputusan Muhammadiyah ini menimbulkan spekulasi kekhawatiran lebih jauh, akankah memantik soal isu rush money. Apa sebenarnya isu rush money?

Isu Rush Money

Rush money atau yang dikenal juga sebagai run pada lembaga keuangan terjadi ketika adanya penarikan dana massal oleh masyarakat dari institusi keuangan. Fenomena ini sering dipicu oleh kepanikan publik yang meragukan kestabilan institusi keuangan tempat mereka menyimpan uang.

Alasan utama di balik rush money adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan, yang bisa dipicu oleh krisis ekonomi atau masalah internal yang mengancam keberlangsungan institusi tersebut.

Penyebab Rush Money

Fenomena rush money dapat dipicu oleh berbagai faktor psikologis masyarakat dan kondisi internal institusi keuangan. Menurut artikel ilmiah dari International Journal of Business, Economics and Law, salah satu penyebabnya adalah ketika institusi keuangan menghadapi masalah likuiditas karena pola peminjamannya yang meminjam pendek dan memberikan pinjaman jangka panjang.

Ketika banyak dana yang telah dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka panjang, hanya sebagian kecil dari dana yang tersedia dalam bentuk kas di brankas atau kantor institusi keuangan. Sehingga jika terjadi penarikan bersamaan oleh banyak orang, institusi keuangan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

Dampaknya Terhadap Ekonomi Negara

Rush money dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ekonomi suatu negara. Pertama, institusi keuangan yang mengalami kekurangan kas bisa mengalami kebangkrutan karena tidak mampu lagi menjalankan kegiatan operasionalnya.

Ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan melemahnya sistem keuangan secara keseluruhan. Kedua, masyarakat yang melakukan rush money dapat mengalami kerugian finansial karena dana yang mereka tarik belum matang dan nilainya mungkin telah menurun.

Selain itu, rush money juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti spekulan yang memanfaatkan kepanikan publik untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi pasar, termasuk nilai tukar dan indeks saham. Secara lebih luas, rush money dapat memicu resesi ekonomi karena mengganggu aliran uang dan kegiatan bisnis di masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi dampak buruk dari rush money, institusi keuangan seringkali mengambil langkah-langkah preventif seperti membatasi penarikan tunai, menutup institusi untuk sementara waktu, atau bahkan meminta bantuan dana cadangan dari lembaga keuangan pusat untuk memenuhi permintaan penarikan tunai yang besar secara bersamaan.

Dalam konteks Indonesia, rush money menjadi isu yang perlu diwaspadai karena dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan dan kesejahteraan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kesadaran akan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan menjadi kunci dalam mencegah terjadinya rush money di masa depan.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | ADIL AL HASAN
Pilihan editor: 

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Koalisi yang terdiri 50 organisasi disabilitas itu meminta dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas.

Aktivis sekaligus koordinator koalisi tersebut, Nena Hutahaean, mengatakan organisasinya memilih langkah advokasi agar dapat menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Advokasi itu menyangkut kebijakan perlindungan sosial

“Tanpa melihat derajat disabilitas serta status sosial ekonomi. Sehingga nantinya semua penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dalam masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 13 Juni 2024.

Langkah advokasi itu digencarkan menjelang akhir periode jabatan Menteri Sri Mulyani. Koalisi mendorong pelibatan para penyandang disabilitas dalam semua tahap penyusunan beleid tersebut. Rancangan PP ihwal konsesi dan insentif akan segera disahkan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan PP. Prosesnya sudah sampai tahap rapat lintas kementerian.

Menurut Nena, masalah yang dibahas dalam rancangan PP tersebut hanya dipahami oleh penyandang disabilitas. Kebutuhan para penyandang disabilitas juga berbeda satu sama lain. “Tanpa keterlibatan penyandang disabilitas, akan membuka peluang aturan ini tidak implementatif,” katanya.

Sejumlah pasal yang disusun Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dianggap terlalu berfokus pada hal teknis. Substansi rancangan PP itu belum mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Menurut Koalisi, BKF tidak merincikan pihak mana saja selain pemerintah yang harus menyediakan konsesi bagi penyandang disabilitas.

Koalisi juga mempermasalah persyaratan kartu disabilitas yang masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas. Belum ada jaminan kemudahan dalam proses pendaftaran kartu tersebut, khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan.

“Koalisi meminta Kementerian Keuangan membuka ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dan mendengarkan suara penyandang disabilitas,” tutur Nena.

Pilihan Editor: Libur Panjang Idul Adha, Jalan Tol Jasa Marga Mana yang Paling Padat?