Month: June 2024

Intervensi pengendalian kerawanan pangan dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan

Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di seluruh Indonesia dengan menggencarkan intervensi pengendalian kerawanan pangan kepada keluarga rentan.

“Intervensi pengendalian kerawanan pangan dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10 persen terbawah/desil 1 sebagai sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Arief menyampaikan bahwa Bapanas mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen.

“Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” ucap Arief.

Atief menyampaikan bahwa pihaknya telah meluncurkan penyaluran secara simbolis bantuan pangan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2024 pada Rabu (12/6) di Cilacap, Jawa Tengah.

Pemberian bantuan pangan menurutnya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga (KK) dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan.

Ia mengatakan upaya pengentasan kemiskinan diyakini akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan.

“Ini tidak ada kaitannya dengan politik karena tugas negara menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Arief.

Ia menegaskan bahwa hal itu sejalan dengan amanat yang diemban Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021, di mana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan.

Baca juga: Bapanas luncurkan Rumah Pangan B2SA guna tekan stunting di Lamongan
Baca juga: Bapanas gencarkan edukasi penyelamatan pangan pada ibu rumah tangga

Pada tahun 2024, intervensi tersebut menyasar 20 kabupaten/kota dari 8 provinsi sebagai lokus intervensi, di mana bantuan pangan akan diberikan kepada 45.000 KK pada 233 desa yang teridentifikasi berdasarkan by name by address dengan sumber data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK.

“Kami berharap piloting ini menjadi pemantik pemerintah daerah, dalam hal ini 20 kabupaten dan 8 provinsi lokus untuk melanjutkan dan mereplikasi kegiatan serupa dengan dukungan APBD, sehingga status ketahanan pangan dan gizi masyarakat meningkat,” ucap Arief.

Pemilihan piloting dan stimulan pada 20 kabupaten/kota di 8 provinsi didasarkan pada indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) dan daerah rentan rawan pangan Prioritas 2-3 pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnabirility Atlas/FSVA) Nasional Tahun 2023.

Berdasarkan FSVA tahun 2022, lanjut Arief, terdapat 74 kabupaten/kota rentan rawan pangan, yang kemudian turun menjadi 68 kabupaten/kota pada tahun 2023.

“Melalui intervensi pengendalian tersebut serta program lainnya yang bersinergi dengan seluruh stakeholder pangan, jumlah daerah rentan rawan pangan semakin menurun dan berdasarkan target FSVA menjadi 62 kabupaten/kota pada tahun 2024 ini,” kata Arief.

Ia juga mengimbau agar bantuan pangan yang disalurkan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang disesuaikan dengan budaya konsumsi dan kearifan lokal masyarakat serta bersinergi lintas sektor.

Menurutnya, keberhasilan dan tercapainya tujuan kegiatan itu tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi lintas sektor, baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam mengawal kegiatan agar terlaksana dengan baik dan akuntabel hingga ke penerima bantuan yang tepat sasaran.

“Terus pegang prinsip 6T, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi sehingga sesuai dengan tata kelola kepemerintahan yang baik,” kata Arief.

Arief menambahkan bahwa Bapanas juga gencar menyerahkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan berlanjut ditahap tiga pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Serta bantuan pangan daging ayam dan telur ayam kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS), yang juga dilakukan Bapanas melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebagai intervensi pengendalian kerawanan pangan,” kata Arief.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis utang tengah melanda dunia, termasuk negara-negara ekonomi berkembang atau emergin markets. Bahkan, permasalahan itu mendapat perhatian khusus dari Paus Fransiskus saat Pertemuan Vatikan yang digelar tahun ini dan turut dihadiri ekonom dan petinggi perbankan dunia.

Dalam pertemuan bertajuk ‘Debt Crisis in the Global South’ 5 Juni lalu itu, Paus Fransiskus menyampaikam kepada para bankir dan ekonom bahwa negara-negara termiskin di dunia terbebani oleh utang yang tidak dapat dikelola dan negara-negara kaya perlu berbuat lebih banyak untuk membantu.

Negara-negara berkembang menghadapi tekanan utang publik sebesar US$ 29 triliun. Lima belas negara dalam kategorinitu membelanjakan lebih banyak uang untuk pembayaran bunga dibandingkan untuk pendidikan, menurut laporan terbaru Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB. 46 negara di antaranya menghabiskan lebih banyak uang untuk pembayaran utang dibandingkan untuk anggaran belanja layanan kesehatan.

Mengutip laporan The New York Times, krisis utang itu merupakan permasalahan berulang dalam era perekonomian global modern. Namun masalah utang yang terjadi saat ini merupakan yang terburuk sejauh ini. Apalagi, secara keseluruhan, utang pemerintah di seluruh dunia meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2000.

Pemicunya mulai dari belanja pemerintah yang berlebihan atau salah urus, hingga fenomena masalah global yang tidak dapat dikendalikan oleh sebagian besar negara telah menyebabkan permasalahan utang mereka semakin parah.

Di antaranya Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan roda bisnis berhenti dan pendapatan pekerja anjlok, pada saat yang sama biaya layanam kesehatan dan bantuan sosial meningkat. Konflik kekerasan di Ukraina dan negara lain berkontribusi pada kenaikan harga energi dan pangan. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk melawan lanjakan inflasi. Pertumbuhan global juga tengah melambat.

Apa yang disampaikan Paus Fransiskus sebetulnya sama dengan yang disampaikan Paus Yohanes Paulus II pada pertemuan yang sama 25 tahun lalu. Kedua Paus itu mengaitkan seruan mereka dengan apa yang mereka namakan sebagai Yobel (Jubilee) atau tahun suci. Yobel merupakan sebuah perayaan yang berakar pada Alkitab dan dikaitkan dengan periode ketika para budak dibebaskan dan hutangnya diampuni.

Perayaan Yobel yang digelar pada 2000 dan diikuti oleh koalisi yang terdiri dari para pemimpin agama, musisi, akademisi, kaum konservatif evangelis, aktivis liberal, dan politisi, sebetulnya turut mengampanyekan perlunya penghapusan utang untuk menghadapi krisis itu. Lebih dari 21 juta orang menandatangani petisi yang mendukung pengampunan utang. Hal ini pada akhirnya menghasilkan upaya global yang menghapuskan lebih dari US$ 100 miliar utang dari 35 negara miskin.

Paus Fransiskus menghidupkan kembali gagasan Kampanye Yobel untuk tahun 2025. Ditunjuk sebagai kardinal di Argentina pada 2001 atau tahun puncak keruntuhan keuangan negara tersebut, Paus Fransiskus memang telah melihat secara langsung penderitaan dan kerusuhan yang dapat diakibatkan oleh krisis utang.

Dia menyerukan transformasi sistem keuangan global selain program penghapusan utang. “Mari kita memikirkan arsitektur keuangan internasional baru yang berani dan kreatif,” katanya pekan lalu, dilansir nytimes.com, Sabtu (15/6/2024).

Pidato Paus Fransiskus saat pertemuan Vatikan itu merupakan bentuk pengakuan bahwa permasalahan utang abad ini jauh lebih rumit dibandingkan permasalahan utang sebelumnya.

Letak perbedannya ialah utang tersebut sebagian besar dipegang oleh segelintir bank besar dari negara-negara Barat dan organisasi pembangunan internasional yang sudah berusia puluhan tahun. Selain itu, saat ini, negara-negara pengutang juga harus berhadap dengan ribuan pemberi pinjaman swasta dan negara kreditor seperti China, serta berbagai perjanjian pinjaman rahasia yang diatur oleh peraturan nasional yang berbeda.

Banyak ekonom dan pembuat kebijakan berpandangan bahwa mekanisme dan lembaga, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) , yang dibentuk 80 tahun lalu untuk menangani negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan sudah tidak mampu lagi melakukan tugasnya.

Indermit Gill, kepala ekonom di Bank Dunia, salah satunya, yang menyampaikan pada oekan ini ketika bank tersebut merilis laporan ekonomi global terbarunya dengan memperingatkan dampak utang yang melumpuhkan kini terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia melambat.

Penghapusan utang “merupakan bagian terlemah dari arsitektur keuangan global,” kata Gill. Perubahan dalam struktur pinjaman menurutnya “membutuhkan kerangka restrukturisasi utang baru yang belum kami miliki.”

Meningkatnya perselisihan antara China dan Amerika Serikat telah mempersulit penyelesaian krisis utang. Dan tidak ada lembaga internasional yang bisa menjadi wasi atau mempunyai wewenang atas semua pemberi pinjaman – yang setara dengan pengadilan kebangkrutan – untuk mengadili perselisihan. Pendanaan dari lembaga-lembaga seperti IMF juga tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi global atau beban utang.

Martin Guzmán, mantan menteri keuangan Argentina yang juga sempat merasakan dampak buruk dari krisis utang negara asalnya, turut menghadiri pertemuan Vatikan pekan lalu itu. Ia bahkan sempat membuat pengakuan bahwa bantuan IMF kadang-kadang kontraproduktif, dengan menawarkan pinjaman dana talangan (bailout) yang kini berbunga tinggi, namun pada akhirnya menambah beban utang suatu negara.

Dia juga mengecam biaya tambahan yang dibebankan oleh IMF kepada debitur berisiko tinggi yang tengah mengalami kesulitan keuangan, sehingga menyedot dana berharga yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan dan membangun kembali perekonomian negara itu.

Lima negara peminjam terbesar yakni Ukraina, Mesir, Argentina, Ekuador dan Pakistan telah membayar US$ 2 miliar sebagai biaya tambahan tahun lalu, menurut Center for Economic and Policy Research. Rata-rata, biaya tambahan pada akhirnya meningkatkan biaya pinjaman untuk semua negara yang terkena dampak sebesar hampir 50%.

Saat ini, prospek negara-negara yang terlilit utang sangat suram mengingat lambatnya pertumbuhan ekonomi mereka. Negara-negara berkembang tidak mempunyai uang untuk membiayai pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan layanan kesehatan. Menurut IMF, sekitar 60 persen negara berpendapatan rendah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan utang.

Pada saat yang sama, diperlukan triliunan dolar tambahan untuk melindungi negara-negara rentan ini dari cuaca ekstrem dan memungkinkan mereka memenuhi tujuan iklim internasional.

Sekembalinya dari Pertemuan Vatikan, Joseph Stiglitz, mantan kepala ekonom di Bank Dunia, mengatakan bahwa selama kampanye utang Jubilee tahun 2000, “ada optimisme bahwa kita telah mengambil pelajaran,” dan bahwa program pengampunan utang akan “memecahkan masalah di masa depan.”

Namun, faktanya, ia mengatakan hal itu “Jelas belum,” tercipta hingga saat ini. Malahan “masalahnya menjadi jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan 25 tahun lalu.”

[Gambas:Video CNBC]

(fsd/fsd)

Itu akan memudahkan petani, sehingga kerja mereka bisa lebih efisien.

Medan (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan keberadaan riset dan teknologi dalam pertanian memudahkan kerja petani.

“Itu akan memudahkan petani, sehingga kerja mereka bisa lebih efisien,” ujar Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Muhammad Juwaini, di Medan, Jumat (14/6).

Hal itu disampaikan Juwaini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6), yang menyebut pentingnya pemanfaatan teknologi pintar dan riset dalam mengembangkan pertanian.

Menurut Juwaini, dengan riset dan teknologi, Indonesia dapat memiliki benih padi yang unggul dengan umur panen lebih muda.

“Selain itu, benih juga menjadi tahan hama,” kata dia lagi.
Baca juga: Sumut pererat koordinasi sukseskan program “Kesatria” Kementan

Juwaini melanjutkan, Sumut sudah menghasilkan beberapa varietas padi unggulan yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut, yang kini berganti nama menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut.

Sampai tahun 2021, BPTP menghasilkan 23 varietas padi dengan yang terbanyak digunakan adalah Inpari (Inbrida Padi Sawah Irigasi) 32 dan Inpari 42. Varietas unggulan ini merupakan hasil pengembangan IP2TP Pasar Miring, Balitbangtan BPTP Sumut.

Pada Jumat (14/6), Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) yang memiliki sektor pertanian unggulan untuk memperbarui sistem kerja mereka dengan pemanfaatan teknologi pintar.

Presiden menekankan, kepentingan penelitian dan riset pada sektor pertanian harus difokuskan pada pangan unggulan.

Kepala Negara pun menginstruksikan pemda untuk mengundang investasi demi membangun industri pengolahan, sehingga muncul nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian dan perkebunan.

“Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi, ini sudah dilakukan sekarang oleh Republik Rakyat China, sehingga sistem distribusinya betul-betul terintegrasi,” ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: BPS: Penduduk bekerja di Sumut 7,59 juta orang, mayoritas di pertanian
Baca juga: Pemprov: Panen padi di Sumut sesuai rencana

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024