Kritik itu disampaikan dalam acara bertajuk “Duduk bareng rektor jaring aspirasi mahasiswa”. Rektor Undip Prof Suharnomo, wakil rektor, dekan hingga pejabat Undip tak sungkan duduk lesehan dan mendengarkan curhatan mahasiswa yang datang. Mulai dari asisten praktikum yang dibayar dengan tidak layak, penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), sewa bus kampus mahal, hingga kepastian uang kuliah tunggal (UKT).
TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami menyebut pemerintahan Prabowo akan menyiapkan Sekolah Unggul Terintegrasi yang tersebar di 39 kabupaten atau kota tahap pertama pada 2025.
Menurutnya, jika program milik presiden terpilih, Prabowo Subianto itu berjalan selama lima tahun, maka sekolah serupa bakal turut dihadirkan di 266 kabupaten/kota di seluruh di Indonesia. Khususnya wilayah-wilayah tertinggal dalam sektor pendidikan. “Ini sudah menghitung kinerja pembangunan pendidikan. Akhirnya, ketemu 266 kabupaten/kota yang masih tertinggal itu,” kata Amich kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Selasa, 7 Mei 2024.
Amich memprediksi jumlah siswa per sekolah secara ideal dapat mencapai 800 siswa. Namun, menurutnya, persebaran siswa di sekolah-sekolah akan berjalan bertahap. Pada tahun 2025, pemerintah berfokus pada jenjang PAUD dan SD. “Di PAUD ada 6 rombel; SD ada 12 rombel; SMP ada 6 rombel; dan SMA ada 6 rombel. Totalnya ada 30 rombongan belajar,” ujarnya.
Program ini rupanya dibahas dan disiapkan Bappenas bersama TKN Prabowo-Gibran di masa peralihan pemerintahan. Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, membenarkan hal itu, namun ia enggan mengungkap lebih detail. “Iya sudah. Tapi detailnya silakan ditanyakan ke Bappenas,” kata Drajad.
Di kesempatan berbeda, Drajad sempat membeberkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 akan mengadopsi delapan Program Hasil Terbaik Cepat alias program unggulan yang diusung Prabowo-Gibran saat masa kampanye lalu. Salah satunya, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
Makassar (ANTARA) – PT Pupuk Indonesia menyosialisasikan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi di mana pembeliannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan KTP elektronik.
“Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 tahun 2024,” ujar SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia Deni Dwiguna Sulaeman saat sosialisasi yang dihadiri petani, pemilik kios, dan distributor di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Ia berharap sosialisasi tersebut benar-benar sampai ke petani penerima pupuk, di mana tahun ini ada penambahan alokasi yang hanya dapat ditebus dengan KTP elektronik di tingkat pengecer resmi.
Ia menjelaskan, melalui inovasi dengan menghadirkan aplikasi digital yang dinamai Ipubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang berbasis KTP elektronik, diharapkan mempermudah distribusi pupuk bersubsidi.
Pada tahun 2023 aplikasi ini sudah dilaksanakan di enam provinsi dan tahun ini diterapkan secara nasional
Pihaknya juga memastikan stok cukup untuk mendukung kebijakan pemerintah berkaitan penetapan alokasi. Posisi stok secara nasional sebanyak 2,1 juta ton dan ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Pupuk Indonesia.
Deni menyebutkan ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Data per 14 Mei 2024, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 20,8 persen atau sebanyak 1,98 juta ton dari total alokasi 9,55 juta ton.
“Jadi, sosialisasi ini juga harapannya bisa mengoptimalkan serapan yang masih tersisa sampai akhir 2024. Mudah-mudahan bisa terserap optimal,” katanya.
Untuk stok pupuk di Sulsel tercatat 185.689 ton, terdiri atas 181.290 ton pupuk subsidi yakni Urea 135 ton dan NPK 46 ribu ton. Pupuk nonsubsidi 4.400 ton di seluruh Sulsel.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha dalam sosialisasi itu melalui virtual mengemukakan, Permentan Nomor 249/KPTS/SR.320M/04/ tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian merupakan revisi Permentan Nomor 10 tahun 2022.
Ia menjelaskan Permentan terbaru ini guna memastikan penyaluran pupuk bersubsidi akurat dan tepat sasaran. Selain itu terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yakni pupuk organik, sebelumnya ada tiga masing-masing Urea, NPK dan NPK Formula Khusus.
“Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) sesuai batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) bupati, wali kota,” paparnya.
Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, kata dia, wajib tergabung dalam kelompok tani serta terdaftar dalam e-RDKK dan SIMLUHTAN. Pendataan petani penerima melalui e-RDKK kemudian dapat dievaluasi empat bulan sekali di tahun berjalan. Ini dilakukan sebagai pembaharuan saat sistem e-RDKK dibuka.
Baca juga: Pupuk Indonesia gelar panen raya padi hasil demplot di Timor Leste
Baca juga: Pupuk Indonesia pastikan ketersediaan pupuk subsidi di pulau terluar
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) tahun 2020 sampai dengan 2023. Ia adalah RR selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau periode 2019 sampai dengan 2021.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana seperti dikutip siaran pers Kejagung, Rabu (15/5/2024).
Menurut Ketut, pada September 2019, RR secara melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mencabut Keputusan Pembekuan Izin Kawasan Berikat PT SMIP setelah menerima sejumlah uang dari tersangka RD.
Hal itu ditujukan dengan dalih untuk memberikan PT SMIP melakukan pengolahan bahan baku yang ada di kawasan berikat, bahkan dengan sengaja tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan pencabutan izin gudang berikat meskipun mengetahui PT SMIP telah mengimpor gula kristal putih yang tidak sesuai dengan izinnya.
Atas perbuatannya tersebut, pada tahun 2020 sampai dengan 2023, PT SMIP telah melakukan impor gula total sebanyak kurang lebih 25 ribu ton yang ditempatkan di kawasan berikat dan gudang berikat yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Menurut Ketut, pasal yang disangkakan terhadap tersangka, yakni Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
“Selanjutnya, tersangka RR dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024,” ujar Ketut.
Sebelumnya, RD selaku direktur SMIP telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Penetapannya sebagai tersangka dilakukan pada Jumat, 29 Maret 2024.
Ketut mengatakan RD, yang menjabat direktur PT SMIP pada 2021, telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih. Tapi dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
Perbuatan RD tersebut bertentangan dengan peraturan Menteri Perdagangan juncto peraturan Menteri Perindustrian dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara.
Artikel Selanjutnya
(miq/miq)
Jakarta (ANTARA) – Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menyatakan tren tabungan untuk masyarakat kelompok bawah sedikit meningkat dengan indeks 41,3 kendati tingkat belanja mencapai 114,7.
“Kalau kita lihat memang tren tabungan masyarakat yang sebetulnya sudah kita amati di tahun lalu, terutama untuk kelas bawah, terus mengalami penurunan. Tapi, kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, ada sedikit titik cerah di mana tren tabungan untuk masyarakat bawah mulai meningkat,” katanya dalam agenda rutin Mandiri Macroeconomic Outlook secara virtual di Jakarta, Selasa (14/5).
Proporsi tabungan terhadap pendapatan kelompok menengah bawah mencapai 17 persen pada tahun 2024, lebih baik daripada tahun 2023 yang sebesar 16,2 persen. Rata-rata tabungan per bulan untuk kelompok ini sebesar Rp500 ribu pada tahun ini, bergerak secara stagnan dibandingkan tahun 2023.
Untuk kategori kelompok menengah, tren tabungan cenderung menurun ke angka 94,2 dengan tingkat belanja 122,2 dengan proporsi tabungan terhadap pendapatan sebesar 19,2 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya 19,3 persen.
Baca juga: Mandiri Institute sebut UMKM di Indonesia semakin membaik
Adapun kelompok atas mengalami peningkatan dari segi belanja dan tabungan, masing-masing mencapai angka 110,0 dan 109,9 dengan proporsi tabungan terhadap pendapatan 19 persen pada tahun ini dari 19,8 persen pada tahun lalu.
“Kalau kita lihat secara dalam jangka panjang dari 2017 kemudian juga di 2023, kalau kita lihat rata-rata penghasilan bersih masyarakat kan itu tumbuh 15,9 persen (di tahun 2023) kalau kita bandingkan dengan di tahun 2017, sementara harga itu tumbuh lebih cepat, 18,5 persen. Di sisi yang lain, masyarakat juga melakukan pinjaman tinggi, proporsinya tumbuh besar, sementara proporsi tabungan terhadap pendapatan ini makin lama makin turun,” ucap dia.
Dia menjelaskan bahwa mungkin ada sejumlah proporsi tabungan yang digunakan untuk membayar cicilan yang mengalami peningkatan.
Hampir di seluruh kategori kelompok pendapatan, misalnya kelas menengah, memiliki proporsi pembayaran cicilan terhadap pendapatan pada tahun 2023 sebesar 10,9 persen dan 13,6 persen pada 2024. Begitu pula dengan kelas atas yang mencapai peningkatan 11,0 persen pada 2023 dan 14,0 persen pada tahun 2024.
Terkait dengan rata-rata pembayaran cicilan per bulan, ucap Yudo, juga mengalami peningkatan untuk kelompok kelas menengah dan atas.
“Rata-rata pembayaran cicilan untuk kelompok middle class di tahun 2024 itu menjadi Rp2 juta per bulan, meningkat dari Rp1,5 juta (pada tahun 2023), sementara di upper class itu meningkat drastis Rp8,1 juta dari Rp6 juta di tahun 2023. Jadi memang story-nya adalah tekanan spending, terutama di kelompok menengah dan juga menengah bawah. Beberapa digunakan untuk membayarkan cicilan, sementara pendapatan tidak sejalan dengan kenaikan dari harga-harga,” ujar dia.
Baca juga: Mandiri Institute catat tingkat belanja kini tertinggi sejak pandemi
Baca juga: Head of Mandiri Institute soroti berbagai risiko penerimaan pajak RI
Baca juga: Mandiri Institute: Inklusi keuangan RI naik dramatis dalam satu dekade
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024