Month: May 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu mengemuka dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (18/5/2024). Acara itu berlangsung dari pagi hingga pukul 21.30 WIB.

MDP adalah lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap. Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, DPW PBB, serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

Seperti dikutip dari akun X resmi PBB, dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketum, Ketua Mahkamah Partai PBB Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Sekjen DPP PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara.

“Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025,” tulis PBB.

Yusril menjelaskan bahwa dirinya sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal Reformasi tahun 1998. Untuk itu, sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.

Yusril kini berusia 68 tahun dan digantikan Fahri Bachmid yang berusia 46 tahun. Selanjutnya Yusril mengatakan akan tetap aktif dalam dunia politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di tanah air, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.

Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, Yusril, mengeklaim akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di Indonesia.

“Pengunduran diri Yusril dan pergantiannya dengan Fahri Bachmid telah berjalan secara demokratis, sah dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam Akta Notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik,” tulis PBB.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah…..

Pontianak (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson bersama Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten Dr Hj Siti Marifah membahas program pembangunan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Barat.

“Hari ini kami menerima audiensi dari Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten, ibu Siti Marifah, beserta jajaran dan kami membahas program pembangunan ekosistem ekonomi syariah baik di Banten maupun di Kalimantan Barat,” kata Harisson, di Pontianak, Jumat.

Harisson yang juga menjabat Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalbar itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi tentang berbagai potensi dan tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Kalbar.

Dia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya ini, mengingat pentingnya sektor ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk dalam sektor industri halal dan pariwisata halal. Kami akan berusaha keras untuk memanfaatkan potensi ini demi kemajuan bersama,” katanya lagi.

Dr Hj Siti Marifah, yang juga Putri Pertama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, menjelaskan dalam penataan kawasan industri halal dan pariwisata halal, ke depannya banyak yang bisa disinergikan dalam sistem ekonomi syariah tersebut.

Siti Marifah juga mengatakan bahwa kolaborasi antara Provinsi Kalbar dan Provinsi Banten dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam mengimplementasikan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kerja sama ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang membangun sistem yang mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” katanya pula.

Dia juga berharap pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi berbagai inisiatif dan program kolaboratif antara kedua provinsi, termasuk peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah, pengembangan produk halal, serta promosi pariwisata halal yang lebih luas.

Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dalam mewujudkan visi bersama ini.

“Dengan adanya sinergi antara Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Banten, diharapkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat semakin pesat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya lagi.
Baca juga: Wapres: Pengembangan ekonomi syariah harus dirasakan rakyat
Baca juga: BI sebut KDEKS upaya Sumbar akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024