“Saya pulang dari Gancit (Gandaria City) habis bukber, ini mau jalan pulang. Ternyata kejebak macet di daerah Antasari menuju Kemang-Tanjung barat. Macet total, jalannya seperti siput,” jelas Verina, pekerja swasta di Jakarta Selatan, saat dikonfirmasi kumparan.
Jakarta, CNBC Indonesia – Tim penyelamat berhasil menemukan dua jenazah dari enam pekerja yang hilang, sejak mereka terhempas ke pelabuhan Baltimore. Para korban tengah bekerja di atas jembatan yang runtuh ketika tabrakan terjadi.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (28/03/2024).
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah. Angkanya, menurut dia, bahkan kurang dari 30 persen dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Rata-rata baru mencapai sekitar 50 ribu hektare per tahun dan ini kurang dari 30 persen dari target yang dicanangkan Bapak Presiden 180 ribu hektare per tahun,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.
Dana PSR ini disalurkan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Airlangga menyebut sejak program ini diselenggarakan pada 2016, pemerintah sudah menyalurkan dana PSR sebesar Rp 9,25 triliun dengan luas lahan 331.007 hektare.
Program PSR menyediakan dana Rp 30 juta per hektar untuk pekebun di tahun pertama. Dana yang tersedia di BPDPKS setiap tahun sebanyak Rp6,7 Triliun. Realisasi pada 2023 juga kecil, yakni Rp1,5 Triliun. Apalagi, dari target 180.000 hektar, capaiannya hanya 53.000 hektar.
Kini pemerintah berencana akan meningkatkan dana PSR dua kali lipat, dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare mulai Mei 2024. Airlangga menjelaskan, kenaikan dana PSR merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019. tentang RAN-KSB.
Pelaksanaan instrumen ini, kata dia, tidak hanya tanggung jawab kementerian dan lembaga tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Selain meningkatkan dana PSR, pemerintah juga akan mempermudah proses pengajuan dana PSR, yang tadinya enam tahapan menjadi tiga tahapan. Prosesnya pun akan dipersingkat menjadi 15 hari.
Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan
Hal ini ditunjang oleh pengambilan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan serta mencerminkan keputusan investasi strategis
Jakarta (ANTARA) – PT Bank DBS Indonesia mencetak laba bersih Rp1,69 triliun di tahun 2023, melonjak 87,83 persen secara tahunan (yoy) dari Rp899,65 miliar di tahun 2022.
Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan, Bank DBS Indonesia berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan dan volume bisnis secara keseluruhan meskipun tahun 2023 dipenuhi tantangan mulai dari faktor geopolitik hingga kebijakan finansial.
“Hal ini ditunjang oleh pengambilan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan serta mencerminkan keputusan investasi strategis bank dan responsivitas terhadap dinamika pasar,” kata Lim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Lim menambahkan bahwa DBS Indonesia berkomitmen untuk menjaga kesehatan likuiditasnya termasuk memantau arah dan proyeksi kebijakan suku bunga.
Perseroan mencatat adanya kinerja keuangan yang kuat dari DBS Indonesia serta manajemen aset dan modal yang efisien sepanjang tahun 2023, ditunjukkan dari peningkatan return on equity (ROE) menjadi 15,94 persen dari 9,94 persen di tahun 2022 serta return on assets (ROA) menjadi 2,06 persen dari 1,21 persen di tahun sebelumnya.
Pendapatan bunga bersih DBS Indonesia meningkat 21,74 persen menjadi Rp5,06 triliun, sejalan dengan peningkatan net interest margin (NIM) sebesar 79 basis poin menjadi 6,02 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,23 persen.
Pendapatan operasional lainnya juga mengalami kenaikan sebesar 54,79 persen pada tahun 2023, mencapai Rp1,76 triliun dibandingkan dengan Rp1,14 triliun pada tahun sebelumnya.
Menurut perseroan, pertumbuhan pendapatan operasional terutama didorong oleh kenaikan pendapatan dari aktivitas investasi efek dan obligasi pemerintah, yang meningkat menjadi Rp1 triliun di tahun 2023.
Sementara dari sisi aset, DBS Indonesia mencatatkan total aset sebesar Rp112,97 triliun atau naik signifikan sebesar 13,79 persen dibanding tahun 2022.
Pertumbuhan aset terutama didorong oleh peningkatan obligasi pemerintah yang dimiliki sebesar 82,15 persen menjadi Rp27,56 triliun serta peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar 14,98 persen menjadi Rp63,44 triliun di tahun 2023.
Simpanan nasabah (DPK) DBS Indonesia juga tercatat melonjak menjadi Rp84,27 triliun di tahun 2023. Angka tersebut naik sebesar 16,64 persen, dari yang sebelumnya Rp72,25 triliun di tahun 2022.
Perseroan mencatat pertumbuhan kredit yang baik di tahun 2023, baik segmen korporasi maupun ritel. Kredit korporasi DBS Indonesia ditopang oleh kredit berbasis keberlanjutan dengan total Rp6,10 triliun atau naik dari Rp1,12 triliun di tahun 2022.
Sementara untuk segmen ritel, kredit unit consumer banking group (CBG) memberikan kontribusi sebesar 18 persen terhadap total penyaluran kredit serta 47 persen terhadap total penghimpunan dana DBS Indonesia. Kredit unit CBG ini tercatat meningkat sebesar 24 persen dari tahun 2022.
Perseroan juga menyampaikan bahwa kinerja positif DBS Indonesia telah memberikan pertumbuhan modal organik yang sehat. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan capital adequacy ratio (CAR) menjadi 25,16 persen dari tahun lalu yang hanya sebesar 23,58 persen.
Pencapaian tersebut, catat perseroan, jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko DBS Indonesia, yaitu sebesar sebesar 10 persen di samping buffer yang wajib disediakan sebesar 2,5 persen.
Baca juga: Bank BJB catatkan laba Rp2,1 triliun pada 2023
Baca juga: Bank Mega bagikan dividen 70 persen dari laba bersih tahun 2023
Baca juga: Danamon membukukan laba Rp3,5 triliun di tahun 2023, naik 6 persen
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik (Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni HM selaku perwakilan PT RBT,” tulis Kejagung dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (27/3/2024) malam.
HM merupakan Harvey Moeis. Ia ketahui merupakan suami dari artis Sandra Dewi.
Adapun kasus posisi yang berkaitan dengan HM, adalah sebagai berikut:
a. Sekitar tahun 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. ketika itu dengan maksud mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.
b. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara Harvey dengan Riza. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, di mana Harvey mengondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut.
c. Kemudian Harvey menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi Harvey maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Harvey melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN.
Pasal yang disangkakan kepada Harvey adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Selanjutnya, Harvey ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024.
Artikel Selanjutnya
(miq/miq)