Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang besar. Menurutnya Indonesia mengalami kemajuan saat ini ditopang oleh utang.
Selain itu Hasto juga mengaitkan keputusan partainya mencalonkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo merupakan sebuah kekhilafan.
Hasto mengatakan partainya khilaf sempat mencalonkan Gibran Rakabuming di awal karier politiknya sebagai Cawalkot Solo pada 2020 silam. Ia bercerita keputusasaanya kala itu karena melihat kemajuan yang dilakukan Jokowi.
“Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi,” kata Hasto dalam diskusi daring, Sabtu (30/3/2024).
 Foto: Presiden Joko Widodo bersama putranya Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers usai menjenguk kelahiran cucu ketiganya di RS PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.Presiden Joko Widodo bersama putranya Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers usai menjenguk kelahiran cucu ketiganya di RS PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr. |
Mengutip CNN Indonesia, namun belakangan Hasto menyadari kemajuan oleh Presiden Jokowi dilakukan melalui beban utang yang sangat besar. Dia menyebut utang pemerintah saat ini hampir mencapai US$ 196 miliar, dan belum termasuk utang BUMN yang mencapai US$ 220 miliar.
“Setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar, utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai US$196 miliar, ternyata utang swasta dan bumn itu hampir mencapai US$220 milair,” katanya.
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius. Dalam kondisi, dia mengaku semakin khawatir karena praktik nepotisme justru kian menguat.
Dia mencontohkan pencalonan sekretaris Presiden yang maju sebagai calon bupati Boyolali. Menurut Hasto, pencalonan itu akan mengambil basis PDIP di Jawa Tengah.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah sebesar Rp8.041,01 triliun per akhir November 2023. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi. Utang pemerintah sebelumnya mencapai rekor pada Oktober lalu setelah tembus Rp7.950,52 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menilai outstanding utang RI Rp8.041,01 triliun itu masih aman.
Artikel Selanjutnya
PDIP Resmi Tutup Buku Urusan Bobby & Gibran, Sah Dipecat?
(emy/wur)
