by admin admin No Comments

Singkawang Kembali Dinobatkan Jadi Kota Tertoleran se-Indonesia

“Terima kasih kami persembahkan kepada seluruh elemen masyarakat, stakeholder yang selama ini telah berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan rasa persaudaraan, harmoni dan nilai-nilai kedamaian di Kota Singkawang. Ini adalah kerja kolektif kita bersama yang mengangkat nama Singkawang scara nyata dan memberikan efek pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita semua,” ujarnya.

by admin admin No Comments

Pemprov Kalsel meraup pendapatan daerah Rp9,8 triliun pada 2023

Hasil audit dari BPK akan keluar 60 hari setelah berkas kami serahkan.

Banjarbaru (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) meraup pendapatan daerah sekitar Rp9,8 triliun dengan realisasi mencapai 108,3 persen pada 2023.

“Saat ini kami mempersiapkan administrasi untuk tahap audit yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalsel Idris, di Banjarbaru, Selasa.

Dia menyebutkan besaran pendapatan daerah tersebut tercatat pada 31 Desember 2023, dan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah, dengan nominal mencapai Rp4,86 triliun.

“Hasil audit dari BPK akan keluar 60 hari setelah berkas kami serahkan,” ujarnya pula.

Selain dari PAD, pendapatan daerah juga bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp4,9 triliun dengan realisasi 108,7 persen dari Rp4,5 triliun.

Idris menjelaskan untuk kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah, yakni pendapatan hibah senilai Rp59,1 miliar dengan realisasi mencapai 138 persen dari Rp42,8 miliar.

Kemudian belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, mencapai Rp9,1 triliun dengan realisasi 90,91 persen dari Rp10 triliun.

Lalu belanja modal senilai Rp2 triliun dengan realisasi 91,26 persen dari Rp2,2 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp17,8 miliar dengan realisasi 17,84 persen dari Rp99,9 miliar, serta belanja transfer senilai Rp2,24 triliun dengan realisasi 100 persen.

“Dengan capaian realisasi pendapatan daerah 2023, kami optimis mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian yang ke-11 kali,” ujar Idris pula.
Baca juga: Kalsel raih banyak penghargaan ProKlim dari Kemen-LHK pada 2022

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

by admin admin No Comments

Media Asing Sorot Anies Baswedan di Pilpres, Sebut Abu Bakar Ba’asyir

Jakarta, CNBC Indonesia – Media asing kembali menyorot pemilu presiden (pilpres) RI. Kali ini terkait calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.

Media Nikkei Asia misalnya memberi judul “Radical Indonesian cleric gives backing to presidential hopeful Anies”. Ini merujuk ke dukungan Abu Bakar Ba’asyir kepada Anies.


“Calon presiden Indonesia Anies Baswedan telah menerima dukungan dari seorang ulama yang pernah menjadi pemimpin spiritual kelompok ekstremis di balik pemboman Bali tahun 2002, serangan teroris paling mematikan di negara ini,” tulis media tersebut dalam awalannya, dikutip Selasa (30/1/2024).

“Dalam rekaman audio yang menjadi viral di media sosial bulan ini, Abu Bakar Bashir (Ba’asyir), 85, menggambarkan mantan gubernur Jakarta sebagai kandidat yang akan ‘mencoba memerintah negara ini … dengan hukum Islam semaksimal mungkin’,” sebut laman itu.

“Dukungan tersebut muncul hanya beberapa minggu sebelum negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu mengadakan pemilihan presiden. Anies, 54, saat ini berada di urutan kedua di belakang calon terdepan, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia,” muatnya lagi.

Dimuat juga bahwa Abu Bakar Ba’asyir, bukanlah satu-satunya tokoh garis keras yang mendukung Anies. Nikkei juga menyinggung ulama lain, Ustad Abdul Somad.

“Ditolak masuk ke Singapura pada tahun 2022 karena apa yang disebut oleh negara kota tersebut sebagai ajarannya yang ‘ekstremis dan segregasi’,” bunyi laman itu menjelaskan sosoknya.

Media tersebut juga memasukkan pendapat pengamat. Disinggung bagaimana ini pernah terjadi di pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana Anies menang melawan petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

“Dukungan dari ulama garis keras… berfungsi sebagai pengingat bagi komunitas non-Muslim di Indonesia dan Muslim moderat mengenai apa yang dilakukan Anies terhadap Ahok pada tahun 2017,” muat Nikkei Asia mengutip peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) yang berbasis di Singapura, Alexander Arifianto.

“Anies memenangkan pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 dengan merayu pemilih konservatif dan tampil di rapat umum dengan para pemimpin Islam garis keras yang berkampanye untuk menggulingkan saingannya, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, yang saat itu merupakan orang Kristen keturunan Tionghoa pertama yang memegang jabatan puncak di kota tersebut,” tambah artikel itu.

“Anies juga menghadiri aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan 212, yang diambil dari tanggal 2 Desember 2016 ketika kelompok Islam pertama kali berdemonstrasi melawan Ahok. Dia (Ahok) kemudian dipenjara atas tuduhan penistaan agama terkait dengan komentar yang dia buat saat kampanye,” jelas Nikkei lagi.

Laman yang sama juga memuat bagaimana kelompok Islam konservatif berkontribusi hingga 15-20% dari keseluruhan pemilih dari pemilu RI. Meski kecil, suaranya disebut signifikan.

Dijelaskan pula sebenarnya, Islam moderat sendiri lebih besar. Kemungkinan ini, masih dimuat Nikke Asia, coba didapat dengan menggandeng Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies.

“Jumlah Muslim konservatif saja tidak cukup untuk memberikan kemenangan kepada Anies, sehingga ia juga telah mendapatkan suara dari Nahdlatul Ulama (NU) yang moderat, organisasi Muslim terbesar di Indonesia, dengan sekitar 90 juta pengikut,’ tulisnya lagi.

“Anies dan pasangannya, Muhaimin Iskandar, anggota NU dan ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengincar suara di provinsi kubu NU, Jawa Timur, yang memiliki jumlah pemilih terdaftar terbesar kedua di Indonesia, yaitu 31,4 juta,” ujarnya.

“Dia membutuhkan suara yang signifikan dari NU, khususnya di daerah pertarungan.. Anies memiliki peluang kompetitif karena ia didukung oleh kelompok Islam garis keras dan sekarang oleh sebagian besar ulama NU di Jawa Timur,” muat pengamat yang diwawancarai Nikkei Asia lagi, Arifianto.

[Gambas:Video CNBC]


(sef/sef)

by admin admin No Comments

Tarif Ojol Makin Mahal, Aplikasi Tetanggaku Klaim Paling Murah

Suara.com – Platform aplikasi transportasi daring di Indonesia kian semarak dengan hadirnya Tetanggaku. Aplikasi besutan anak bangsa ini sudah ada semenjak satu tahun terakhir dan mengklaim hadir sebagai solusi atas makin mahalnya tarif ojol saat ini.

Perusahaan juga mengklaim telah mempertahankan kebijakan tanpa potongan komisi bagi para mitra driver selama setahun penuh, sebuah keputusan yang menjadi langkah progresif di tengah industri yang sedang berkembang pesat.

CEO Tetanggaku, Ahmad Bairuni menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan semangat Tetanggaku yang mengusung makna saling bantu. “Dengan memberikan mitra driver haknya 100%, ini adalah cara Tetanggaku untuk saling bantu,” ujar Bairuni dikutip dalam keteranggannya pada Selasa (30/1/2024).

Di samping layanan Motor Tetangga dan Mobil Tetangga yang selama satu tahun ini sukses mendapatkan ratusan orderan setiap harinya, Tetanggaku mencoba mengepakkan sayapnya dengan mengumumkan fitur baru, yaitu Titip Tetangga.

Para pengguna kini dapat memanfaatkan fitur ini untuk mengirim dan menerima barang dengan mudah dan menambah
kenyamanan dalam bertransaksi. Tentunya, dengan tarif yang murah tanpa perlu ngandelin promo.

Bairuni menjelaskan bahwa layanan baru Titip bukan hanya sekadar inovasi, tetapi juga upaya untuk memberikan solusi lengkap bagi kebutuhan transportasi dan pengiriman barang masyarakat.

“Dengan layanan ini, para pengguna dapat lebih mudah mengirim barang kemana pun dengan cepat dan murah
harganya,” ujarnya.

Sebagai bentuk Saling Bantu dari moto Tetanggaku, aplikasi ini tetap konsisten untuk memberikan 0% potongan komisi mitra dalam setiap transaksi. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan dukungan maksimal kepada mitra pengemudi Tetanggaku, yang selama satu tahun penuh telah menjadi bagian dari kesuksesan aplikasi ini.

by admin admin No Comments

Selain PNS, Gaji PPPK juga Naik: Mencapai Rp 7 Juta

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Jokowi diketahui telah menandatangani peraturan tersebut pada 26 Januari 2024.

Beleid itu mengatur gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga mengalami kenaikan sama seperti gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Gaji PPPK yang dinaikkan mulai dari golongan I sampai XVII.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini seperti dikutip dalam siaran pers dalam situs setneg, pada Selasa, 30 Januari 2023.

Dalam beleid itu disebutkan, bahwa aturan baru itu mengubah Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2O2O tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Adapun perubahan mengenai gaji PPPK dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Merujuk dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa gaji terendah PPPK dengan golongan I naik menjadi Rp 1.938.500-2.900.900. Sedangkan gaji tertinggi PPPK golongan XVII Rp 4.462.500-7.329.000.

Golongan I Rp 1.938.500-2.900.900

Golongan II Rp 2.116.900-3.071.200

Golongan III Rp 2.206.500-3.201.200

Golongan IV Rp 2.299.800-3.336.600

Golongan V Rp 2.511.500-4.189.900

Golongan VI Rp 2.742.800-4.367.100

Golongan VII Rp 2.858.800 -4.551.800

Golongan VIII Rp 2.979.700-4.744.400

Scroll Untuk Melanjutkan

Golongan IX Rp 3.203.600-5.261.500

Golongan X Rp 3.339.100-5.484.000

Golongan XI Rp 3.480.300-5.716.000

Golongan XII Rp 3.627.500-5.957.800

Golongan XIII Rp 3.781.000-6.209.800

Golongan XIV Rp 3.940.900-6.472.500

Golongan XV Rp 4.107.600-6.746.200

Golongan XVI Rp 4.281.400-7.031.600

Golongan XVII Rp 4.462.500-7.329.000

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara (ASN) atau gaji PNS pusat, daerah, TNI, dan Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Tak cuma untuk ASN aktif, Jokowi juga mengusulkan kenaikan dana pensiunnya.

“Kenaikan gaji) sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen,” ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Penyampain RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. 

Pilihan Editor: Anies Janji Investasi Besar-besaran di Bidang Kebudayaan, Contohkan Keseriusan Korsel pada Tahun 1980-an