Month: July 2021

Purwokerto (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi yang diperuntukkan bagi warga terdampak pandemi COVID-19.

“Bantuan ini dari pemerintah daerah sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19,” kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Purwokerto, Banyumas, Kamis.

Bupati mengatakan penyaluran bantuan juga dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian lokal di wilayah setempat.

Bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 juga sebagai salah upaya pemulihan ekonomi lokal, bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian bantuan juga dilakukan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 2021 yang menyebutkan perlunya percepatan penyaluran bantuan sosial atau jaring pengaman sosial.

“Bantuan jaring pengaman sosial yang disalurkan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri karena Banjarnegara selalu mendukung apa yang memang menjadi arahan Pemerintah Pusat,” katanya.

Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial di Desa Gumingsir berjalan dengan tertib dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial di Desa Gumingsir ini berjalan dengan baik dan lancar serta menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19,” katanya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para pihak terkait yang telah bersinergi dalam menyukseskan penyaluran bantuan.

“Kami mengapresiasi seluruh petugas baik dari jajaran Pemkab Banjarnegara, TNI, Polri, petugas Kantor Pos hingga perangkat desa,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan agar kepala daerah segera menyalurkan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mendagri Tito Karnavian dalam Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 2021 menyebutkan perlunya percepatan penyaluran bantuan tersebut.
Baca juga: Mendagri minta kepala daerah masifkan sosialisasi PPKM darurat
Baca juga: Kemendagri minta kepala daerah percepat penyaluran bansos dari APBD
Baca juga: PPP: Perbaiki program jaring pengaman sosial lebih transparan

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Amos Pieper membuat blunder di babak pertama, tepatnya di menit 15. Maksud hati ingin melakukan backpass ke kiper, ia malah ‘mengoper’ ke Richarlison. Untungnya, Richarlison terlalu lama membawa bola dan ia akhirnya bisa memblok sepakan pemain Everton itu.

Jakarta, CNBC Indonesia– Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan jika dilihat pada 7 provinsi Jawa-Bali yang melaksanakan PPKM Darurat, perkembangan selama 7 hari terakhir masih menunjukkan fluktuasi.

Dalam menilai kesiapan daerah dalam pembukaan bertahap, kita perlu melihat perkembangan kasus positif, kesembuhan dan kematian, serta BOR.

Selain itu, kata Prof. Wiku, jumlah desa/kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko di wilayah tersebut yang melaporkan kinerja juga perlu dijadikan pertimbangan. Kasus positif selama 7 hari terakhir sudah menunjukkan tren penurunan pada hampir seluruh provinsi ini kecuali Bali.

“Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga 3 hari terakhir. Sama halnya dengan kasus sembuh, 5 dari 7 provinsi ini menunjukkan adanya tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta dan DIY,” katanya, dalam konferensi pers, Kamis (22/7/2021).

Prof. Wiku menyebut, kedua provinsi tersebut masih menunjukkan adanya penurunan kesembuhan. Hal yang masih menjadi tantangan adalah kematian. Kematian pada hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta per kemarin menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari. Jika dilihat dari BOR, seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan, kecuali Bali.

“Bali, sama seperti kasus positifnya, BOR nya masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama 7 hari terakhir,” kata Prof. Wiku

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)

Suara.com – Pandemi Covid-19 memberikan pukulan bagi perekonomian dan dunia ketenagakerjaan Indonesia, termasuk pada sektor industri kreatif.

Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah yakin industri kreatif akan mampu menghadapi tantangan pandemi Covid-19 ini dengan cara-cara yang kreatif.

“Bukan industri kreatif namanya kalau kita tidak bisa menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dengan cara-cara yang kreatif,” ujar Ida saat menjadi narasumber pada Podcast oleh Vokraf secara virtual, Kamis (22/7/2021).

Menurut Ida, ada tiga hal yang perlu terus diupayakan oleh industri kreatif dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Dukung Kebangkitan Industri Kreatif, RKC Luncurkan Mainan BIMA-S

Pertama, memanfaatkan teknologi dan informasi. Para pelaku industri kreatif dituntut adaptif dalam mengembangkan dan menyalurkan karya-karyanya melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.

“Sikap adaptif terhadap perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi akan memegang peranan penting bagi masa depan industri kreatif,” ucapnya.

Kedua, industri kreatif harus berkolaborasi. Kolaborasi merupakan salah satu cara paling populer untuk saat ini karena dalam skema kolaborasi, antarpelaku industri kreatif dapat berbagi ide dan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan memperkuat karya kreativitas masing-masing.

Terakhir, pelaku industri kreatif harus mampu meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan fleksibilitas. Sebab, sifat kreatif dan inovatif akan muncul jika memiliki kompetensi dan keterampilan.

“Oleh karenanya, kompetensi dan keterampilan pelaku industri kreatif harus terus diasah,” ucapnya.

Baca Juga: Bantu Industri Kreatif Bangkit di Tengah Pandemi, Ini Langkah Prost Club

Lebih lanjut dia mengemukakan, industri kreatif memiliki masa depan yang sangat cerah karena kreativitas menjadi salah satu skill yang paling dibutuhkan pada pekerjaan masa depan.

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 8,8 triliun untuk melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja. Total, ada 8,8 juta pekerja yang menerima bantuan ini, masing-masing Rp 1 juta sekali bayar.

Lihat Juga