by admin admin No Comments

Okupansi Hotel di Malang Hanya 10 persen, Sebagian Karyawan Dirumahkan

TEMPO.CO, Jakarta -Perhimpunan Hotel, dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang mencatat, tingkat okupansi hotel di Kota Malang, hanya sebesar 10 persen selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

ADVERTISEMENT

Menurut dia, hotel-hotel yang beroperasi, juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para tamu yang akan menginap. Jika tamu hotel menginap dalam kurun waktu yang lama, harus menyertakan hasil negatif swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR), atau swab antigen.

“Jika menginap lebih dari satu minggu, pasti akan kita minta hasil swab PCR, atau swab antigen,” katanya.

Agoes menambahkan, di Kota Malang, penerapan PPKM memberikan tekanan cukup dalam terhadap sektor perhotelan. Bahkan, ada salah satu hotel di Kota Malang yang membuka layanan isolasi mandiri, bekerja sama dengan salah satu rumah sakit.

“Ada hotel yang merelakan, dan mau menjadi hotel untuk tempat isolasi mandiri. Itu bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Kota Malang,” katanya.

Meskipun kondisi saat ini cukup berat, lanjutnya, PHRI Kota Malang meyakini bahwa sektor usaha hotel dan restoran akan kembali bangkit pada saat PPKM dilonggarkan, atau pembatasan-pembatasan dicabut. “Ketika dibuka atau dilonggarkan, itu akan langsung memberikan dampak. Tamu akan banyak yang datang, tinggal kita recovery, dan beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” tambahnya.

Ia mengharapkan jika nantinya PPKM dilonggarkan, pengawasan penerapan protokol kesehatan di wilayah Kota Malang terus bisa ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar sektor perekonomian bisa pulih dengan cepat, dan tidak ada lagi kasus lonjakan Covid-19.


Lihat Juga


by admin admin No Comments

Ridwan Kamil usulkan PPKM yang proporsional kepada pemerintah pusat

ANTARA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berjanji akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar lebih proporsional dalam evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3-4 yang akan berakhir Minggu besok. Di sisi lain, Emil mengapresiasi para pedagang yang masih tetap bertahan dan beradaptasi, dengan menerapkan konsep dibawa pulang selama PPKM. (Dian Hardiana/Fahrul Marwansyah/Farah Khadija)

by admin admin No Comments

Serapan Dana Penanganan Covid-19 di Jateng Rendah, Ini Penjelasan Gubernur Ganjar

Suara.com – Serapan dana penanganan Covid-19 di Jawa Tengah (Jateng) disebut masih rendah yakni sebesar 0,15 persen. Merespons ramainya informasi itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akhirnya memberikan penjelasan.

Dia menegaskan, serapan anggaran Covid-19 di Jateng sudah mencapai 15,65 persen pada 22 Juli . Bahkan hingga 24 Juli telah mencapai 17,28 persen.

“Ini penting untuk clearence, karena kemarin bully sudah terjadi, hoaks sudah terjadi orang bertanya, saya jelaskan. Ada media yg nulis, sayangnya tidak wawancara saya, maka ini banyak yang bertanya saya kasih data ini,” kata Ganjar, Sabtu (24/7/2021).

Pada amanat refocusing pemerintah pusat, anggaran 8 persen dari DAU Jateng sejumlah Rp283 miliar yang terinci untuk 5 item penganggaran antara lain penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan, insentif tenaga kesehatan, dan belanja kesehatan lainnya.

Baca Juga: Salamat Sianipar Pasien Covid-19 yang Digebuki Orang Sekampung Kini Depresi

Di Jawa Tengah total serapan anggaran sampai hari ini telah mencapai Rp 49,040.562.303 atau 17,28 persen. Angka itu pun adalah catatan yang sudah melakukan pembayaran.

Sedangkan masih ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan atau proses pengadaan. Salah satunya, pemberian insentif untuk tenaga kesehatan yang sudah cair Rp 39.895.216.303 atau 66,31 persen.

“Dukungan vaksinasi sudah relatif berjalan, untuk desa kelurahan juga sudah berjalan. Karena semua masih berjalan, kita beli peralatan, kita beli alat whole genome sequencing kita perlu waktu, kalau barangnya datang kita bayar. Kita juga menyiapkan beli ambulans, peralatan kesehatan sesuai kebutuhan dan perkembangan. Ini sudah kita order semua, barang datang kita bayar dan saya minta lakukan percepatan,” lanjut Ganjar.

Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat proses administrasi di inspektorat. Sebab pengadaan barang dan pembelanjaan anggaran di Pemprov Jateng harus didahului pemerikaan inspektorat.

“Karena sebelum dibelanjakan dalam konteks darurat ini memang harus direview oleh inspektorat semuanya. Saya minta harus dipercepat,” tegasnya.

Baca Juga: Perawat Diserang Keluarga Pasien Covid-19 Pilih Damai, Ini Penjelasan RSUD Ambarawa

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Prasetyo Aribowo membenarkan, bahwa serapan anggaran penanganan Covid-19 akan terus bertambah karena sudah ada rencana-rencana pembelanjaan seperti pembelian reagen dalam rangka peningkatan testing dan tracing, serta dukungan fasilitasi untuk rumah sakit darurat.

by admin admin No Comments

Akhir Juli, Teten Masduki Pastikan 1,5 Juta Pengusaha Mikro Terima Banpres

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap dua hingga akhir Juli 2021, tersalur kepada 1,5 juta pelaku usaha mikro. 

ADVERTISEMENT

Pelaku usaha mikro terlebih dahulu harus diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui provinsi dan harus memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB/surat keterangan usaha dari kepala desa/lurah. Kemudian, dana BPUM akan disalurkan melalui BNI, BRI, dan BPD.


Lihat Juga